"Nanti, saya belum sempat," ucapnya sembari meninggalkan rombongan awak media.

Sebelumnya, Kapuspen Kemendagri Bahtiar membagikan undangan pertemuan antara PPATK dengan Kemendagri. Pertemuan digelar usai perseteruan antara kedua lembaga terkait temuan kepala daerah mencuci uang lewat kasino.

Perseteruan bermula dari Refleksi Akhir Tahun PPATK mengungkap ada sejumlah transaksi kepala daerah yang menyimpan uang senilai Rp50 miliar di kasino luar negeri.

Kemudian temuan itu direspons Kemendagri. Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik menyebut ada potensi PPATK melanggar pidana jika membocorkan informasi intelijen keuangan.

Pernyataan Akmal direspons Badaruddin dalam perbincangannya dengan CNN Indonesia TV, Selasa (17/12). Dia menegaskan tidak pernah menyebut nama kepala daerah atau lokasi kasino tempat pencucian uang. Dia juga tidak pernah membawa persoalan itu ke ruang publik.

"Dirjen terlalu sok tahu, Dirjen itu seharusnya belajar dahulu, baru semalam belajar pasal undang-undang sudah mengancam," kata Badaruddin.

Sumber : CNN Indonesia /  Editor : CCL