"Keduanya pasti ingin rakyat selamat. Dua-duanya putri terbaik di Jawa Timur. Di tengah pandemi jangan ada keributan," kata Andi.

Perseteruan antara Pemkot Surabaya dengan Pemprov Jatim terjadi berkenaan dengan 2 mobil yang mampu melakukan tes polymerase chain reaction (PCR). Kedua pihak saling mengklaim lebih berhak menggunakan mobil yang dipinjamkan BNPB tersebut.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini geram ketika mobil PCR dibawa Gugus Tugas Covid-19 Jatim ke Lamongan dan Tulungagung pada Jumat lalu (29/5). Risma mengaku lebih berhak menggunakan mobil tersebut karena telah meminta langsung kepada Kepala BNPB Doni Monardo, Seskab Pramono Anung serta Ketua DPR Puan Maharani.

Akan tetapi, Pemprov Jatim menyatakan telah lebih dulu mengirim surat meminta bantuan kepada BNPB. Surat dikirim pada 11 Mei. Sementara Pemkot Surabaya baru mengirim surat pada 22 Mei.

Diketahui, Demokrat merupakan salah satu partai yang mengusung Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak pada Pilkada 2018 lalu. Pasangan tersebut menang atas pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno.

Sementara itu, pada Pilkada 2015, Demokrat mendukung pasangan Rasiyo-Lucy Kurniasari untuk memperebutkan kursi wali kota-wakil wali kota Surabaya. Namun, pasangan Tri Rismaharini-Whisnu Sakit menjadi pemenangnya.

Sumber : CNN Indonesia /  Editor : CCL