Lebih lanjut Gubri menyampaikan, ada dua persoalan yang menjadi kekhawatiran masyarakat adat tersebut terkait hutan adat, yakni pembangunan jalan tol dan pengeboran minyak di kawasan hutan adat.

"Saya dan staf sudah meninjau hutan adat di sana untuk menjawab kekhawatiran masyarakat adat Suku Sakai di sana," ujarnya.

Karena itu, Gubri mengaku telah meminta pihak terkait pembangunan tol Dumai-Rantau Prapat untuk mengalihkan trase tol yang membelah hutan adat. Begitu juga dengan pengeboran minyak Blok Rokan, sebaiknya dialihkan.

"Kami sudah minta pihak jalan tol dan pengeboran untuk diubah, agar tidak mengenai hutan adat di Bathin Solapan," terangnya.

Disamping itu, Gubri menjelaskan dalam pengurusan pengukuhan hutan adat ada persyaratan yang harus disiapkan. Dan itu sudah diselesaikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau.

"Itu semua juga merupakan hasil kerja sama dan dukungan dari NGO, lembaga adat serta berbagai pihak yang membantu Pemprov Riau dalam mewujudkan pengakuan hutan adat tersebut," cetusnya.

"Selanjutnya dalam waktu yang tidak begitu lama, tentunya akan kita usulkan kepada pemerintah pusat melalui DLHK Riau. Mudah SK pengukuhan hutan adat ini segera dikeluarkan pak Presiden. Apalagi beliau sangat komitmen bagaimana menyelamatkan hutan adat yang ada di seluruh Indonesia," cakapnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Ketua Dewan Pengurus Harian LAM Riau Syahril Abubakar, Kadis LHJ Riau Maamun Murod, Kanwil BPN Provinsi Riau M Syahrir, Ketua Adat Suku Sakai Bathin Sobanga Muhammad Nasir, NGO dan tamu undangan lainnya.

Sumber : cakaplah.com /  Editor : CCL