Termasuk juga rencana pembangunan jembatan Siak V, perkantoran Tenayan Raya, angkutan Perintis Pekansikawan, pembangunan Politeknik Negeri Pekanbaru dan kendaraan operasional pemadam kebakaran. Pemanfaatan aset lahan milik Pemprov Riau di Pekanbaru seperti Pasar Cik Puan dan Pujasera Arifin Achmad juga turut dibahas dalam pertemuan itu.

Khusus terkait persoalan banjir di Pekanbaru, Wako Firdaus mengatakan, perlu dilakukan pengendalian bersama antara Pemko Pekanbaru dengan Pemerintah Pusat, Pemprov Riau dan Pemkab Kampar.

Menurut Firdaus, dari pendataan pihaknya terdapat 363 titik masalah banjir di Pekanbaru. Dari 363 titik masalah, yang merupakan kewenangan Pemko Pekanbaru sebanyak 264 titik.

"Selebihnya itu kewenangan pusat ada 31 titik, Pemprov Riau 28 titik, dan Pemkab Kampar 18 titik. Kemudian dari 363 titik masalah banjir di Pekanbaru, terdapat 121 genangan, dengan luas genangan 294,36 hektare," jelasnya.

Firdaus menjelaskan, penyebab terjadi banjir di Pekanbaru sendiri karena rendahnya kemampuan drainase perkotaan, dan prasarana pengendali untuk mengeringkan kawasan terbangun, sehingga mengalir air ke pembuangan air.

"Termasuk curah hujan yang tinggi. Kemudian lahan terbuka di Pekanbaru banyak yang menjadi terbangun. Tak hanya itu, tempat penampungan sementara dan bantaran sungai berubah menjadi pemukiman," cakapnya.

Sumber : cakaplah.com /  Editor : ge