Namun akhirnya, pemerintah tetap melanjutkan pengangkutan sampah ini, menggunakan jasa pihak swasta. 

"Kalau sudah seperti ini, apa yang mau kita lakukan. Kan dari awal kita tak setuju. Sekarang bagaimana pemerintah melalui OPD terkait, DLHK melakukan evaluasi lah," tegas Ruslan, Jumat (2/4/2021). 

Politisi senior PDI-P ini juga mengingatkan DLHK Pekanbaru selaku leading sektornya, agar hati-hati dalam penggunaan anggaran sampah ini. Sebab, ini anggaran APBD yang harus dipertanggungjawabkan. Sehingga penggunaannya harus tepat sasaran. 

Anggaran pengangkutan sampah Kota Pekanbaru dalam APBD 2021, awalnya Rp 45 miliar. Namun di masa transisi menunggu proses lelang kemarin, terpakai Rp 2 miliar, sehingga tersisa Rp 43 miliar. 

Yang paling dipastikan saat ini, masih terjadinya tumpukan sampah, berapa sebenarnya armada yang disiapkan perusahaan dalam mengangkut sampah. 

"Cek lah secara faktual. Jangan terima laporan di atas kertas. Ini juga menjadi penyebab sampah tidak terangkut," katanya. 

"Harus tetap dievaluasi kerja dua perusahaan ini. Jangan hanya seremonial saja. Udah bosan masyarakat soal tumpukan sampah ini. Kepada PT Samhana Indah dan PT Godang Tua Jaya juga jangan main-main, semua pihak sekarang mengawasi kerja ini," sebut Ruslan lagi. 

Sumber : GN 1 /  Editor : ZULFIKRI SH