Disinggung mengenai pernyataan ketua Bamperperda DPRD Riau, Ma'mun Solikhin yang akan menggugat ke PTUN, Hardianto mengatakan tentunya harus ada legal standing terlebih dahulu.

"Kalau seandainya ada legal standing yang memperkuat untuk digugat, ya silahkan saja, secara personal atau secara institusi," cakapnya.

Lebih lanjut, Hardianto mengatakan, yamg mesti sama - sama dipahami antara Pemprov dan DPRD adalah, keduanya merupakan unsur penyelenggara pemerintah.

"Dua-duanya punya hak untuk masyarakat Riau. Seharusnya ada komunikasi yang baik, hal ini yang terjadi karena tak ada komunikasi yang baik. Kalau kita tahu tujuannya untuk Riau, kalau ada regulasi yang melanggar, itu yang kita kaji, dan tunggu waktu," tukasnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Riau, Ma'mun Solikhin mengaku geram dan kecewa berat dengan Gubernur Riau, Syamsuar yang sepihak memindahkan pengelolaan pengelolaan Balai Latihan Kerja (BLK) Pekanbaru dan Dumai  Kementrian Tenaga Kerja (Menaker) RI, tanpa persejutuan legislatif.

Padahal, kata Ma'mun, Riau sudah memiliki Perda Pengelolaan Aset Daerah yang tidak boleh dikangkangi begitu saja.

"Selaku Ketua Bapemperda, saya tak pernah diajak komunikasi terkait penyerahan aset ke pemerintah pusat, saya tersinggung, saya di Bapemperda ini sudah 6 tahun lebih kok. Kita sudah buat Perda Pengelolaan Aset Daerah, Perda nomor 25 tahun 2018, mengacu pada Permenda nomor 19 tahun 2016, acuannya kesitu. Dalam pasal 83, itu  terkait dengan pemindahan aset ke pihak lain, kalau angkanya di atas Rp5 miliar, harus ada persetujuan DPRD. Nah untuk bisa mengetahui bahwa ini di atas atau di bawah kan harus ada aprasial dulu, kok tiba - tiba sudah selesai kita tak diberitahu," tegas Ma'mun Solilkhin, Kamis (15/4/2021).

Sumber : cakaplah.com /  Editor : ge