Menurut survei tersebut, sebesar 66,5 persen rakyat menolak wacana presiden 3 periode, hanya 30,92 persen yang menerima.

"Sementara untuk penambahan masa jabatan hingga 2027 penolakan rakyat lebih besar lagi mencapai 68,5 persen, hanya 28 persen yang menerima," katanya.

Sementara elektabilitas Demokrat meningkat, kepercayaan masyarakat terhadap kerja pemerintah dinilai Kamhar semakin kecil. Dalam hasil survei disebutkan, 54,34 persen rakyat kecewa dengan kinerja pemerintah, sedangkan 42,49 persennya tidak kecewa.

Menurutnya, penurunan kepercayaan rakyat ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah untuk fokus menjalankan program-program pro rakyat, membantu langsung meringankan beban rakyat yang diterpa krisis kesehatan dan krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"Bukan mengurus pemindahan Ibu Kota Negara dan belanja Alutsista ribuan triliun yang terbaca sebagai hidden agenda di balik puja-puji Pak Prabowo kepada Presiden Jokowi, apalagi perpanjangan masa jabatan presiden. Publik monitor dan publik makin kritis," ujarnya.

Senada dengan Kamhar, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, langkah Demokrat untuk terus kritis di luar pemerintahan, agar ada yang mengingatkan di saat pemerintah mengambil kebijakan yang keliru, diapresiasi positif oleh publik.

"Rakyat melihat, Demokrat saat ini sebagai partai yang benar-benar membuktikan komitmennya untuk terus berjuang bersama rakyat, tidak tergoda dan tidak berminat untuk ikut larut dalam politik kekuasaan," ujarnya.

Berikut hasil lengkap survei elektabilitas partai versi CISA:

PDIP 24,58%
Demokrat 18,75%
Golkar 14,25%
PKB 10,67%
PKS 9,33%
Gerindra 7,25%
NasDem 5,33%
PAN 3,75%
PPP 2,92%
Tidak Tahu 3,17%

Sumber : detiknews.com /  Editor : GN1