Selain tiga lurah itu, pada tahun 2017 lalu, Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru yang saat itu dijabat ZH juga tersandung hukum. Ia ditangkap tim Saber Pungli di ruangan lantaran menerima suap pengurusan izin Usaha Jasa konstruksi (IUJK).

Di tahun yang sama, dua ASN Disdukcapil Pekanbaru juga tersandung hukum. Keduanya ditangkap tim Saber Pungli menerima suap pengurusan administrasi kependudukan di instansi itu.

Menanggapi banyaknya ASN yang tersandung kasum hukum, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru Muhammad Jamil mengingatkan agar pejabat bekerja sesuai aturan yang ada. Jangan ada lagi ASN yang terlibat kasus hukum.

"Kita sudah berulang kali mengingatkan kepada seluruh pejabat agar jangan tersangkut masalah hukum," tegas Sekda, Selasa (28/9/2021).

Terutama pejabat, lurah dan camat, harus memberi pelayanan optimal. Apalagi setiap hari masyarakat mengakses layanan publik. Ia mengingatkan agar lurah dan camat jangan membebani masyarakat dengan pungutan.

"Seharusnya menyenangkan hati masyarakat. Jangan membebani masyarakat," tegasnya.

Ia menilai pejabat yang tersangkut hukum tentu menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Masalah itu bisa berimbas ke jajaran pemerintah kota.

"Jangan sampai nanti masyarakat ragu, saat hendak mengakses layanan publik di kantor lurah atau camat," tegasnya.

Sumber : cakaplah.com /  Editor : GN1