Nasional

Projo Bilang Ada Mafia PCR Perampok Rakyat, Ini Respons Kemenkes

Jubir Kemenkes Siti Nadia.

GILANGNEWS.COM - Ormas Pro Jokowi (Projo) bicara soal mafia PCR yang merampok rakyat usai Presiden Jokowi menurunkan biaya tes COVID-19 PCR menjadi Rp 300 ribu. Lalu, apakah Kemenkes tahu soal 'mafia PCR' ini?
Juru Bicara Kemenkes dr Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa pihaknya belum menerima informasi resmi soal dugaan mafia PCR ini. Dia mempersilakan aparat mendeteksi dugaan mafia PCR ini. Menurutnya, harga PCR diturunkan agar rakyat bisa lebih mengakses layanan ini.

"Kalau tentang mafia kita belum mendapat informasi ini secara resmi, mungkin aparat penegak hukum yang bisa mendeteksi hal seperti ini. Penurunan harga PCR agar masyarakat dapat lebih mengakses layanan PCR, terutama di masa saat kita sedang menekan laju penularan serendah mungkin," kata Siti Nadia kepada wartawan, Kamis (28/10/2021).

Siti tak mau menduga-duga soal mafia PCR. Apalagi jika informasi tersebut belum terverifikasi.

"Iya (nggak mau menduga-duga) kecuali ada laporan mungkin dari masyarakat yang sudah diverifikasi juga oleh aparat hukum," ujarnya.

Projo Bicara soal Mafia PCR

Sebelumnya, ormas Pro Jokowi (Projo) mengapresiasi langkah Presiden Jokowi menurunkan biaya tes COVID-19 PCR hingga maksimal Rp 300 ribu. Meski demikian, Projo menyebut ada mafia PCR yang merampok rakyat.

Menurut Ketua Satgas Nasional Gerakan Percepatan Vaksinasi COVID-19 DPP Projo Panel Barus, memotong biaya PCR menjadi Rp 300 ribu adalah langkah awal Presiden Jokowi memberantas mafia. Langkah awal tersebut diyakini akan diikuti keputusan tegas berikutnya.

"Presiden sudah tahu bahwa mafia PCR telah merampok rakyat yang kesusahan karena pandemi. Mafia itu parasit, benalu, dalam penanganan COVID-19," kata Panel Barus dalam pernyataannya pada Kamis (28/10/2021).

Panel menilai aneh, ketika pandemi Corona sedang ganas, masyarakat dapat menggunakan antigen dan Genose. Tapi sekarang, ketika kasus melandai, malah dimonopoli PCR.

"Apa gunanya percepatan dan perluasan vaksinasi?" ujar Panel Barus.

Dia meminta masyarakat terus memantau harga PCR di lapangan. Panel menjelaskan bahwa harga tes PCR yang tinggi, bahkan mencapai Rp 1 juta, jelas tidak masuk akal. Selain harganya tidak wajar, tes PCR tidak diperlukan lagi ketika vaksinasi sudah masif dan meluas.

Pada awal pandemi COVID-19, harga PCR bisa Rp 2-3 juta. Saat ini bisa diberlakukan harga Rp 300 ribu. Panel Barus mempersilakan masyarakat menghitung sendiri berapa selisih uang rakyat yang sudah disedot mafia PCR selama setahun pandemi.


Tulis Komentar