"Ini kan upah dia berapa. Ini kan harus terukur juga. Ini akan bagian dari evaluasi kami. Kalau pekerjaan seperti ini kan ada standarnya juga," kata dia.

Ada opsi yang dirumuskan untuk kesejahteraan Jukir agar lebih transparan di lapangan. "Kesejahteraan nanti akan kita minta, minimal standar UMR. Sama kayak kita dengan THL kita 80 ribu sehari. Nanti ditambah dengan insentif atau bonus. Ini akan kita rumuskan," jelasnya.

"Kita akan coba rumuskan skema upah dasar. Skema kita upah dasar, kemudian insentif atau bonus, dan jaminan kesehatan," tambahnya.

Intinya, kata Yuliarso, Dishub ingin ada kepastian upah bagi Jukir di lapangan. Namun, upah yang diterima akan disesuaikan porsinya. Sebab, pihak ketiga juga memiliki kewajiban kepada pemerintah setiap hari.

"Di luar sudah banyak daftar. Kami ingin kepastian upah, atau gaji. Memberikan mereka lebih pasti, lebih layak sesuai dengan porsinya. Nggak mungkin biasanya 300 sehari, ini harus sesuai porsi. Karena ini ada kewajiban pihak ketiga, yang harus disetor setiap harihari kepada pemerintah. Setiap hari harus dipenuhi, mau hujan, mau libur, mau panas," paparnya.

Sumber : cakaplah.com /  Editor : GN 1