Menanggapi persoalan warga ini, Kepala Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Akmal Khairi mengatakan saat ini memang belum bisa memberikan layanan secara maksimal, pasalnya untuk izin membangunan ini sedang digodok aturan daerahnya.

"Jadi sekarang itu aturan baru, IMB tidak ada lagi, berubah jadi PBG. Sistemnya berubah, dan lebih panjang urusannya, namun yakin mempermudah secara administrasi, " tutur Akmal.

Jadi, PBG istilah baru dalam perizinan untuk dapat membangun bangunan baru atau mengubah fungsi dan teknis bangunan tersebut.

Disebutkan, ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Dilanjutkannya, Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 24 dan Pasal 185 huruf b Undang-undang Cipta Karya, dimana Pemerintah menghapus status IMB dan menggantinya dengan PBG.

Jadi, jalurnya itu, untuk perumahan misalkan, izin membangun itu mestinya ke BPN dahulu lalu didaftarkan ke DPMPTSP, setelah ini baru dilanjutkan ke PUPR untuk dapatkan rekomendasi teknis. Setelah itu diterbitkan izinnya.

"Panjang memang urusannya, tetapi memang harus dilewati. Dan tentu nanti dengan Perda sebagai dasar hukumnya, harapan kita dapat segera selesai untuk dijalankan sesuai aturan PBG, " jelasnya.

Disebutkan Akmal, sampai hari ini pihaknya belum ada mengeluarkan izin untuk membangun sembari menunggu aturan baru. "Namun untuk sosialisasi terus kami lakukan lewat media massa, dan medsos resmi pemerintah untuk dapat dipahami bersama, " tuturnya.

Oleh karena itu, disampaikannya, sembari aturannya dibuat, maka disarankan para pengembang ataupun masyarakat yang ingin membangun untuk bersabar menunggu. "Ini menjadi atensi kita, dan tentu kita tidak mau pembangunan terhenti, akan kita gesa, " pungkasnya. 

Sumber : GN 1 /  Editor : ZULFIKRI SH