Legislator

Pro Kontra Covid-19 Merebak Jelang Ramadan-Lebaran, DPRD Riau Ajak Masyarakat Bijak

Salat dengan prokes ketat. Foto: Ilustrasi

GILANGNEWS.COM - Anggota DPRD Riau Kasir menanggapi viralnya sorotan warganet di media sosial yang menduga peningkatan kasus Covid-19 terjadi jelang Lebaran hanya skenario saja.

Kata Kasir kemunculan kasus Covid-19 varian Omicron jangan dikaitkan dengan momen keagamaan. Masyarakat diminta untuk selalu waspada dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan selama pandemi belum berakhir.

Karena sebelumnya, kasus Covid-19 sudah mulai melandai. Dikhawatirkan dengan timbulnya komentar-komentar seperti ini malah membuat masyarakat abai dengan keberadaan virus ini.

"Memang ada pro dan kontra. Jadi pertanyaan bagi sebagian masyarakat karena pas Tahun Baru sudah mulai menurun, jelang Ramadan justru muncul lagi. Tapi saya katakan ini tidak ada kaitannya. Lebih baik kita memilih bijak, seperti biasa masyarakat jalankan ibadah Ramadan dengan tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak," ujar Kasir, Senin (14/2/2022).

Politisi Hanura ini mengatakan, yang terpenting vaksin dosis I dan II jelang bulan suci Ramadan harus gencar diberikan. Sebab, program vaksinasi menjadi salah satu upaya membentuk kekebalan komunal mencegah terjangkitnya virus tersebut.

"Ramadan kan tinggal dua bulan lagi. Gencarkan vaksinasi, Insya Allah aman," tukasnya.

Lebih jauh, ia meminta masyarakat untuk terus mematuhi anjuran dari pemerintah. Bagaimanapun dalam penanganan kasus Covid-19 semua elemen harus terlibat agar upaya pencegahan yang dilakukan dapat maksimal.

Sebelumnya, Kantor Staf Presiden (KSP) meminta masyarakat tidak terpengaruh pernyataan yang mengaitkan pengetatan kegiatan keagamaan akibat lonjakan kasus Covid-19 sengaja dilakukan karena menjelang perayaan Isra Mikraj, Ramadan, hingga Idul Fitri.

KSP menyatakan pernyataan tersebut tendensius.

"Pernyataan-pernyataan seperti ini, di samping tendesius juga tidak membantu dalam menghadapi situasi krisis seperti sekarang," ujar Tenaga Ahli Utama KSP Rumadi Akhmad dalam keterangan tertulis, Senin (7/2/2022) lalu.

Pengetatan yang dimaksud salah satunya terkait langkah Menag menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan/Keagamaan di Tempat Ibadah Pada Masa PPKM. KSP menilai penerbitan edaran tersebut sudah tepat.

"Di tengah situasi penambahan angka positivity rate yang terus melaju, umat beragama sebagaimana selama ini sudah dilakukan, perlu ikut menginjak 'rem' dalam pengelolaan tempat ibadah," kata Rumadi.

Sebagai informasi, sejumlah warganet menuding pemerintah 'memainkan' data Covid-19 dan memperketat kegiatan masyarakat menjelang perayaan hari besar umat Islam seperti Ramadan, Idulfitri, dan lainnya.

Sementara itu pemerintah disebut melonggarkan kebijakan pengetatan ketika hari besar keagamaan agama lain. Hal ini dinilai tidak adil.

"Mendekati bulan puasa dan lebaran pasti kasus Covid naik, dulu varian "delta" sekarang "omicron", mungkin tahun depan varian Polytron, Megatron, Decepticon, Videotron dan tron tron yang lain sepertinya sudah menjadi stok tahun-tahun depan," cuit pengguna Twitter @Exsekjenp***.

"Ciri-ciri mau puasa dan lebaran. Zaman dulu: iklan Marjan. Zaman sekarang: kasus Covid naik," cuit @iqba***.

"Saat Natal, Tahun Baru dan Imlek, tepat waktu tanpa pergeseran tanggal walau Covid meningkat!!! Tapi saat tahun baru Islam Maulid dan Lebaran, tanggal wajib digeser walau Covid menurun," cuit @Opera******.


Tulis Komentar