GILANGNEWS.COM - Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kampar, Surya Darmawan masih berkeliaran bebas. Pasalnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau belum mampu menangkap tersangka dugaan korupsi pembangunan RSUD Bangkinang.
Surya Darmawan telah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO) dan ditetapkan sebagai buronan Korps Adhyaksa. Ia berperan sebagai pengatur pemenang tender yakni PT Gemilang Utama Allen. Serta menerima aliran dana dari proyek bermasalah tersebut.
Asisten Pidsus Kejati Riau, Tri Joko menuturkan, pihaknya sudah mengirimkan permintaan bantuan kepada JAM Intelijen Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polda Riau. Langkah ini, untuk mencari keberadaan Surya Darmawan. "Sampai sekarang upaya pencarian masih kita lakukan, tapi belum membuahkan hasil," ungkap Tri Joko, Kamis (10/3).
Disinggung apakah terkait perkara ini terbuka peluang peradilan in absentia, atau proses peradilan tanpa dihadiri pihak terdakwa, dalam hal ini Surya Darmawan, Tri Joko memberikan jawabannya.
"Sementara kami masih upaya pencarian dulu, nanti kira-kira kalau memang saatnya ya sudah, tapi kami masih lakukan pencarian sampai sekarang," imbuhnya.
Selain Surya Darmawan, Kejati Riau juga tengah mencari tersangka lainnya yakni Kiagus Toni Azwarani. Ia merupakan Kuasa Direksi PT Gumilang Utama. "Sama (dengan Surya Darmawan), kami juga lagi cari keberadaannya," imbuh mantan Kajari Kudus.
Surya Darmawan dan Kiagus, merupakan 2 dari total 6 tersangka yang dinilai bertanggungjawab dalam dugaan rasuah pada proyek pembangunan tahap III instalasi rawat inap RSUD Bangkinang, Kabupaten Kampar. Selain mereka berdua, jaksa juga menjerat 4 tersangka lainnya.
Diantaranya Abdul Kadir Jaelani, selaku Direktur PT Fartir Jaya Pratama. Diduga ada aliran dana yang diterima tersangka sekitar Rp4 miliar. Selain itu, tersangka bersama beberapa tersangka lainnya mengatur mulai dari penawaran hingga pelaksanaan lelang proyek tersebut untuk memenangkan PT Gemilang Utama Alen. Kemudian, penyidik juga telah menetapkan Project Manager, Emrizal sebagai tersangka.
Sementara dua orang pesakitan lainnya adalah Mayusri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Rif Helvi, Team Leader Management Konstruksi (MK) atau Pengawas pada kegiatan pembangunan ruang Irna tahap III di RSUD Bangkinang. Keduanya tengah diadili di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pemberantasan Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Diketahui, kegiatan pembangunan ruang Irna tahap III di RSUD Bangkinang dilakukan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Kesehatan.
Pagu anggaran Rp46.662.000.000. Kegiatan pembangunan dilaksanakan oleh PT Gemilang Utama Allen selaku pemenang lelang dengan nilai kontrak sebesar Rp46.492.675.038.
Perusahaan ini diduga pinjam bendera. Management Konstruksi (pengawas) dilaksanakan oleh PT Fajar Nusa Konsultan selaku pemenang lelang. Sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan 22 Desember 2019 sesuai kontrak, pekerjaan tidak dapat diselesaikan penyedia.
Selanjutnya dilakukan perpanjangan waktu 90 hari kalender (sampai 21 Maret 2020) yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan. Akan tetapi pembangunan tetap tidak dapat diselesaikan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli fisik terdapat item-item pekerjaan sesuai kontrak yang tidak dikerjakan oleh penyedia. Seperti kamar mandi, lift yang belum dikerjakan, ada beberapa item yang tidak sesuai spek. Dari perhitungan kerugian keuangan negara oleh auditor diperoleh nilai kerugian sebesar Rp8.045.031.044,14. Audit dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau.
Tulis Komentar