Ia mengingatkan, terlebih terkait fatwa produk halal. Kalau produk halal fatwanya lebih dari satu, maka umat akan bingung. Umat akan bertanya-tanya fatwa yang mana yang harus dipegang umat.

"Supaya tidak terjadi lagi (perbedaan fatwa maka) perlu disatukan gerakannya dan perlu ada pedoman yang harus dipegang oleh komisi fatwa se-Indonesia," ujar Kiai Miftahul.

Ia menambahkan, hal kedua yang dibahas dalam rakornas adalah koordinasi tentang penepan fatwa produk halal. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), maka tidak lagi one gate and one sistem di MUI.

Ia menerangkan, ada unsur-unsur lain di antaranya dari pemerintah dalam hal ini Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai yang menangani administrasi pelayanan sertifikasi halal. Kemudian ada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) pihak yang mengaudit pelaku usaha yang didaftarkan. Serta ada MUI dalam hal ini komisi fatwa sebagai yang menetapkan fatwa halalnya.

Kiai Miftahul mengatakan, hal ketiga yang dibahas dalam rakornas terkait dengan sosialisasi tugas dan fungsi baru dari komisi fatwa. Di akhir tahun 2021 komisi fatwa telah menetapkan pedoman pengawasan syariah di lembaga amil zakat (LAZ). Ini perlu ada pemahaman bersama dan pedoman bersama. Untuk mengetahui apa saja yang harus diujikan kepada calon dewan pengawas syariah yang diajukan oleh LAZ.

"Tiga hal itu yang menjadi agenda rakornas Komisi Fatwa MUI," jelas Kiai Miftahul.

Sumber : republika.co.id /  Editor : GN 1