“Berbeda dengan partai pemilik kursi di DPR yang tidak perlu lagi menjalani verifikasi faktual tetapi cukup verifikasi administrasi,” ujarnya.

Dia mengingatkan agar KPU tetap independen dan tegas dalam melaksanakan setiap proses verifikasi administrasi dan faktual guna menentukan partai politik yang berhak maju sebagai peserta Pemilu 2014.

Karena itu menurut dia, KPU harus membebaskan diri dari tekanan siapa pun dan membuat keputusan yang tegas sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

“Keputusan KPU harus didasarkan atas hasil verifikasi yaitu partai politik yang memenuhi persyaratan, bukan karena tekanan dari pihak tertentu,” katanya.

Dia menilai, berapapun jumlah parpol yang lolos sebagai peserta pemilu legislatif harus diputuskan sesuai dengan kriteria yang diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2007 tentang Pemilu juga harus transparan dan akuntabel.

Menurut dia, partai-partai politik yang benar-benar memenuhi persyaratan setelah dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang diputuksan bisa menjadi peserta pemilu legislatif yang akan diumumkan pada 14 Desember 2022.

Sumber : cakaplah.com /  Editor : GN 1