SF Hariyanto Minta Kepala Dinas Susun Program Penanganan Dampak Infasi
GILANGNEWS.COM - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menyusun program dan kegiatan untuk tiga bulan ke depan dalam penanganan inflasi.
Hal itu menindaklanjuti peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia nomor 134/PMK.07/2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022.
Dalam PMK tersebut, pada pasal 2 ayat 4 dikatakan bahwa belanja wajib dianggarkan sebesar 2 persen yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU). Sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022
"Untuk tiga bulan Oktober, November, Desember totalnya Rp14,2 miliar, inilah anggaran yang kita potong untuk penggunaan dana pengelolaan jaminan sosial," kata SF Hariyanto, Jumat (9/9/2022) saat rapat pembahasan recofusing pengendalian inflasi di Provinsi Riau di Ruang Auditorium Menara Lancang Kuning.
- Juni Penuh Agenda: DPRD Pekanbaru Siapkan HUT Kota, Reses, dan Evaluasi Kinerja Pemkot
- Sidak Miras Bersama Komisi II, Anehnya Satpol PP Pekanbaru Tak Mau Menyegel
- Bos Persib Bandung Mundur dari LIB
- DPRD Janji Tidak Sampai Satu Minggu Revisi Perda Pertalite Selesai
- 3 Hafizah Dilepas Anggota DPRD Hj Arwinda untuk Bertanding ke FASi Tingkat Nasional
- Bahas Masalah Ketenagakerjaan Sektor Migas, SPPHR Audiensi ke Disnakertrans Riau
Tulis Komentar