Legislator

Anggota DPRD Pekanbaru Minta Pj Wako Menutup Semua Tempat Hiburan Selama Puasa

Anggota DPRD Pekanbaru Fathullah

PEKANBARU -  Anggota Komisi I DPRD Pekanbaru H Fathullah SH MH meminta, selama Bulan Ramadan nanti, tidak ada satu pun tempat hiburan malam (THM), yang beroperasi. Baik itu hiburan malam umum, hiburan karaoke keluarga, tempat prostitusi, biliar dan sejenisnya. 

Mulai dari sekarang, dia meminta Pemko Pekanbaru melayangkan surat kepada semua THM, agar bisa mereka tindak lanjuti. 

"Kami sampaikan ke Pemko, agar ditutup habis THM selama Puasa di Kota Pekanbaru. Ini harus dilakukan, untuk menghargai umat Islam yang berpuasa. Termasuk prostitusi juga, harus ditutup total," tegas Fathullah.

Dalam hal ini, kata Fathullah, dirinya mengingatkan Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun, agar benar-benar merealisasikan keinginan umat muslim ini. 

"Kota Pekanbaru ini Kota Bertuah. Jadi Pj Wako harus bisa membuat suasana Ramadan sejuk dan damai. Tentunya jika dibuka juga THM dan prostitusi, di mana letak marwah Kota Pekanbaru, yang notabenenya asli di huni masyarakat Melayu yang identik dengan Islam," terangnya. 

Politisi senior ini juga menyinggung soal beberapa THM yang membandel, nekad beroperasi di tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini terjadi, karena tidak adanya Ketegasan dari pihak terkait. Terutama Satpol PP sebagai penegak Perda. 

Makanya pada Bulan Puasa tahun ini, Fathullah menantang Pj Wali Kota Muflihun, bisa menjalankan amanah masyarakat ini, THM harus tutup total. 

"Saya yakin Pj Wako berani, apalagi dia kan orang Melayu juga. Makanya saya percaya bagi THM bandel, akan disikatnya. Ini juga termasuk tantangan dari kita, saat Pak Muflihun memimpin Kota Pekanbaru," sebutnya. 

Disinggung nantinya akan ada alasan, mengenai tenaga kerja akan menganggur karena satu bulan tak kerja, Fathullah yang juga Mantan Ketua Komisi II DPRD ini menegaskan lagi, bahwa kalau alasannya tenaga kerja, 
Apa kurangnya 11 bulan mencari nafkah, sementara hanya satu bulan puasa absen. Makanya tak ada alasan apapun. Jangan coba coba buka, Komisi I DPRD juga akan awasi dengan ketat. 

Apakah perlu Kepolisian dan Pemko harus sinergi dalam menertibkan THM,  terutama yang membandel? 

Disampaikan Fathullah lagi, Pemko dan Kepolisian memang harus sinergi dalam hal ini. 

"Jika tak tegas Kepolisian dan Pemko, maka akan tambah hancur moral generasi muda. Jangan gara-gara ini, kepercayaan masyarakat terhadap Pemko makin pudar," katanya. 


Tulis Komentar