PEKANBARU- Setelah dilakukan Nota Keuangan dan melalui pembahasan di beberapa komisi, DPRD Pekanbaru menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Atas R-APBD Murni 2024, Senin (16/10/2023) di ruang paripurna.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Sabarudi ST, di dampingi tiga wakilnya Ginda Burnama, Ir Nofrizal dan T Azwendi Fajri SE, serta para anggota DPRD lainnya.

Sementara dari Pemko, diwakili Sekda Pekanbaru Indra Pomi, para kepala OPD dan Camat, serta perwakilan unsur Forkompimda.

Pada paripurna kali ini, berbeda dari yang sebelumnya. Tidak semua fraksi membacakan pandangan umumnya, atas R-APBD 2024. Dari 7 fraksi yang ada di DPRD Pekanbaru, hanya Fraksi PKS yang membacakan seluruh pandangan umumnya pada R-APBD 2024.

Selebihnya, 6 fraksi lainnya hanya menyerahkan berkas pandangan umum fraksinya ke pimpinan Paripurna.

"Mengingat mempersingkat waktu, kami minta fraksi-fraksi tidak membacakan pandangan umum fraksinya. Tadi saya lupa memberitahu sebelum Fraksi PKS membacakan," kata Pimpinan Paripurna Muhammad Sabarudi saat paripurna berlangsung.

Juru bicara Fraksi PKS DPRD Pekanbaru Isa Lahamid menyampaikan pandangan umum fraksinya, terkait R-APBD 2024.

Fraksi PKS menyoroti berbagai persoalan yang kini terjadi, dan yang harus dilakukan Pemko Pekanbaru tahun depan. Mulai dari peningkatan PAD, meminta Pemko menurunkan tarif parkir roda dua menjadi Rp 1.000, kepastian gaji RT RW tahun 2024 harus penuh 12 bulan, memberikan tunjangan kepada guru, hingga mendukung program pemerintah lainnya, terutama untuk evaluasi para THL di lingkungan Pemko Pekanbaru.

"Untuk PAD yang kini tak sampai Rp 900 miliar diraih, maka tahun depan harus bisa lebih ditingkatkan lagi. Karena begitu banyak potensi PAD di kota ini. Begitu juga dengan parkir sepeda motor, banyak keluhan masyarakat agar diturunkan lagi jadi Rp 1.000," terang Isa Lahamid.

Sementara itu, untuk gaji RT RW tahun 2024 nanti, di mana tahun depan merupakan tahun politik. Maka dipastikan jam kerja para RT dan RW akan bertambah. "Kita inginkan gaji dibayar penuh 12 bulan," harapnya.

Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Sabarudi ST mengatakan, bahwa rapat paripurna ini merupakan tahapan kedua pembahasan APBD 2024. Meliputi pengambilan keputusan, permintaan persetujuan kepada anggota DPRD secara lisan, kemudian pendapat kepala daerah.

"Untuk paripurna selanjutnya, yakni Jawaban Pemerintah, sesuai jadwal Banmus, digelar Senin pekan depan," sebutnya.

Seperti diketahui, DPRD bersama Pemko Pekanbaru telah menyepakati KUA-PPAS APBD 2024 sebesar Rp 2,825 triliun. Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan APBD 2023 senilai Rp 2,699 triliun.

DPRD Pekanbaru mengharapkan, agar program-program prioritas, anggarannya bisa maksimal. Seperti infrastruktur perbaikan jalan rusak, pengelolaan sampah, penanganan banjir, bantuan UMKM, beasiswa, pendidikan, UHC, stunting dan program yang menyentuh masyarakat lainnya. 
. 
Legislator meminta juga, agar mengurangi kegiatan seremonial, karena masih banyak PR di Kota Pekanbaru yang harus diselesaikan.

Sumber : GN 1 /  Editor : ZULFIKRI