PALEMBANG – Jasa Raharja dan Pemprov Sumsel Bersinergi Tingkatkan Layanan Samsat dan Kepatuhan Pajak Kendaraan
Palembang, Kompas - PT Jasa Raharja bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan Samsat dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB).

Hal ini ditegaskan dalam audiensi yang digelar antara Direktur SDM & Umum PT Jasa Raharja, Rubi Handojo, dan Pj. Gubernur Sumsel, Dr. Drs. A. Fatoni, di Kantor Gubernur Sumsel, Rabu (20/3/2024).

Rubi mengatakan, audiensi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara Jasa Raharja dan Pemprov Sumsel dalam meningkatkan pelayanan Samsat dan mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB.

"Kami membahas langkah-langkah strategis untuk optimalisasi kepatuhan pemilik kendaraan bermotor, serta rencana digitalisasi Samsat di wilayah Sumsel," kata Rubi.

Menurutnya, digitalisasi Samsat akan menjadi salah satu pilot project program kerja Samsat nasional tahun 2024.

"Digitalisasi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam membayar PKB dan SWDKLLJ," ujarnya.

Rubi mengapresiasi kerja sama dan dukungan yang selama ini diberikan Pj. Gubernur Sumsel. Menurutnya, dukungan tersebut sangat berarti bagi Jasa Raharja untuk dapat terus bersinergi bersama mitra kerja terkait dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Dukungan ini juga penting untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar SWDKLLJ," kata Rubi.

SWDKLLJ adalah dana yang dibayarkan bersamaan dengan PKB, yang digunakan untuk memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan.

Pj. Gubernur Sumsel, A. Fatoni, menyambut baik upaya Jasa Raharja dalam meningkatkan pelayanan Samsat dan mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB.

"Pemprov Sumsel berkomitmen untuk mendukung upaya Jasa Raharja dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," kata Fatoni.

Fatoni juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Sumsel untuk taat membayar PKB dan SWDKLLJ.

"Pembayaran PKB dan SWDKLLJ bukan hanya untuk kepentingan pemerintah, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat sendiri," kata Fatoni.

Sumber : RIL /  Editor : GN 1