“Ini sangat tidak masuk akal. Jabatan Ketua RT dan RW di Pekanbaru hampir separuhnya sudah habis masa jabatannya. Kalau harus menunggu revisi Perda selama enam bulan, siapa yang akan mengurus masyarakat? Di setiap kelurahan hanya ada tujuh pegawai negeri. Satu kelurahan saja bisa memiliki 10 RT dan RW yang habis masa jabatannya. Bagaimana mereka bisa mengurus semua administrasi?” tambahnya.

Masalah kekosongan jabatan Ketua RT dan RW ini menjadi lebih rumit karena dampaknya langsung terasa oleh masyarakat yang membutuhkan pelayanan di tingkat bawah. Aidil menegaskan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru harus segera mencari solusi untuk mengatasi masalah ini.

“Kami meminta Pemko Pekanbaru untuk segera mengeluarkan surat yang memperbolehkan pemilihan RT dan RW yang masa jabatannya sudah habis. Jangan sampai menunggu revisi Perda yang akan memakan waktu lama. Dan juga, jangan dibuat pemilihan serentak seperti pilkada. Ini masalah administratif, bukan politik,” tegas Aidil.

Dalam upayanya mencari solusi, Aidil juga berharap agar proses revisi Perda tetap berjalan, namun pemilihan RT dan RW yang telah habis masa jabatannya tidak perlu menunggu terlalu lama.

“Pemilihan ini tidak perlu ditunda lebih lama. Masyarakat membutuhkan kepastian dan pelayanan yang lancar di tingkat kelurahan. Kami minta Pj Walikota segera mendesak agar pemilihan RTRW bisa segera dilaksanakan,” kata Aidil menutup pernyataannya.

 

Sumber : ZULFIKRI SH /