PEKANBARU – Warga Sungai Tenayan dan Penampuan, Kelurahan Bencah Lesung, Kecamatan Tenayan Raya, terus mengeluhkan banjir yang kerap terjadi di wilayah mereka sejak adanya waduk yang dibangun Pemerintah Kota Pekanbaru. 

Waduk yang dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) tersebut justru dinilai menjadi biang keladi masalah, alih-alih menjadi solusi.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Pekanbaru, Nofrizal, menerima laporan dari warga bahwa banjir di kawasan itu terjadi setelah hujan berhenti. 

"Seharusnya waduk ini mengantisipasi banjir. Namun, yang terjadi malah sebaliknya. Warga merasa terganggu karena wilayah mereka sekarang selalu terendam setelah hujan reda," ujar Nofrizal, Kamis (16/1).

Menurut Nofrizal, sebelum waduk itu dibangun, warga tidak pernah mengalami banjir sebesar ini. Namun, keberadaan waduk kini justru membawa dampak buruk. “Waktu waduk belum ada, masyarakat aman dari banjir. Setelah ada waduk, justru warga kebanjiran. Ini sangat disayangkan,” imbuhnya.

Saling Lempar Tanggung Jawab

Nofrizal mengungkapkan bahwa dirinya telah menyampaikan persoalan ini kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru. 

Namun, pihak PUPR berdalih bahwa kewenangan buka-tutup aliran waduk berada pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS). “Katanya ini urusan BPDAS. PUPR tidak bisa bertindak lebih jauh,” kata Nofrizal, menirukan penjelasan dari pihak PUPR.

Respons tersebut dinilai mengecewakan oleh Nofrizal. Ia menilai pemerintah seharusnya hadir memberikan solusi, bukan saling lempar tanggung jawab. 

"Kalau terus begini, kapan masyarakat terbebas dari banjir? Pemerintah harus segera mencari solusi konkret, bukan mencari pembenaran," tegasnya.

Warga Kehilangan Rasa Aman

Warga sekitar juga mengeluhkan dampak banjir terhadap aktivitas harian mereka. Salah seorang warga, Ali (40), mengatakan bahwa banjir yang datang tiba-tiba sering kali merendam rumah-rumah hingga merusak perabotan. 

“Kami sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Banjir ini tidak pernah terjadi sebelumnya, tapi sekarang sudah jadi masalah rutin,” keluhnya.

Masyarakat berharap pemerintah dan pihak terkait segera turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Mereka juga meminta pengelola waduk lebih transparan dalam mengelola aliran air, termasuk memastikan bahwa fungsi waduk untuk mencegah banjir benar-benar terlaksana.

Solusi Ditunggu

Nofrizal menyarankan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap fungsi waduk dan alur pengelolaannya. Ia juga mengusulkan agar koordinasi antara PUPR Kota Pekanbaru, BBWS, dan BPDAS diperkuat untuk memastikan tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan yang merugikan masyarakat.

“Kita harus ingat, pembangunan infrastruktur seperti waduk seharusnya membawa manfaat, bukan malapetaka. Jangan sampai masyarakat jadi korban akibat kurangnya koordinasi dan tanggung jawab,” tutup Nofrizal.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak BBWS maupun BPDAS terkait persoalan tersebut.

Sumber : ZULFIKRI SH /