LEGISLATOR

Jeritan Kontraktor di Tengah Tunda Bayar Pemkot Pekanbaru

Ketua Fraksi PAN DPRD Pekanbaru Nofrizal MM

GILANGNEWS.COM  – Pagi itu, suasana di kantor seorang kontraktor lokal di Pekanbaru terasa muram. Meja-meja dipenuhi dokumen proyek yang telah rampung, tetapi pembayaran dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru belum kunjung tiba. 

Nilai tunda bayar yang mencapai lebih dari Rp300 miliar menjadi bayangan gelap bagi para kontraktor yang harus memutar otak untuk menutup bunga pinjaman bank.

“Kami sudah menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak. Tapi dana dari pemerintah belum dibayarkan. Kami terpaksa menanggung bunga bank yang terus bertambah setiap bulan,” ujar seorang kontraktor yang meminta namanya dirahasiakan. 

Jeritan serupa terdengar dari berbagai pihak ketiga yang menggantungkan hidupnya pada proyek-proyek pemerintah.

Tunda Bayar: Masalah Struktural atau Kurang Prioritas?

Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Pekanbaru, Nofrizal MM, turut angkat bicara mengenai fenomena ini. Menurutnya, tunda bayar yang membengkak menunjukkan adanya perencanaan keuangan yang kurang matang. 

“Harus ada skala prioritas dalam menetapkan tunda bayar. Pendapatan asli daerah (PAD), transfer dari provinsi, dan pusat itu semua harus dihitung dan disinkronkan dengan kegiatan yang direncanakan,” jelas Nofrizal.

Ia mencontohkan, dalam laporan Pj Wali Kota pada 31 Desember lalu, disebutkan bahwa pendapatan daerah mencapai 97% dari target. Namun, tunda salur dari provinsi dan pusat kerap tidak sesuai ekspektasi. 

“Misalnya, dana bagi hasil provinsi dianggarkan Rp200 miliar, tetapi hanya disalurkan Rp170 miliar. Ketidaksinkronan ini memicu tunda bayar yang akhirnya membebani pihak ketiga,” tambahnya.

Nofrizal menilai, masalah ini semakin diperparah oleh alokasi anggaran yang kurang efisien, terutama untuk belanja rutin seperti makan minum dan pengadaan barang habis pakai. 

“Pengeluaran rutin itu seharusnya bisa diperkecil agar tunda bayar pada proyek-proyek fisik, seperti infrastruktur PUPR dan Perkim, bisa diminimalkan,” tegasnya.

Efek Domino pada Kontraktor dan Masyarakat

Akibat tunda bayar ini, kontraktor tidak hanya menanggung beban finansial, tetapi juga berisiko kehilangan kepercayaan dari bank. Efek domino juga dirasakan masyarakat yang bergantung pada infrastruktur yang tertunda pengerjaannya. 

Nofrizal menilai bahwa PAD harus digenjot melalui penggalian potensi pajak baru, bukan dengan menaikkan pajak yang ada. “Semakin tinggi pajak yang dibebankan pada masyarakat, semakin besar pula penderitaan mereka. Kita perlu fokus pada potensi pajak yang belum tergarap, bukan membebani masyarakat dengan pajak baru,” ujarnya.

Mendorong Efisiensi dan Transparansi

Salah satu solusi yang diusulkan Nofrizal adalah efisiensi pengeluaran di sektor-sektor yang kurang mendesak. “Hari ini sudah era digital, administrasi bisa lebih efisien. Tapi anehnya, pengeluaran untuk hal-hal seperti makan minum dan kegiatan seremonial masih tinggi. Ini harus diperbaiki agar dana lebih bisa dialokasikan untuk membayar kontraktor,” jelasnya.

Nofrizal juga mengkritisi penundaan pembayaran pada proyek-proyek yang telah berjalan sejak awal tahun. “Jika proyek dimulai di awal tahun tetapi masuk tunda bayar, itu menunjukkan ada yang salah dalam pengelolaan keuangan. Apalagi jika ada proyek tahun sebelumnya yang belum dibayar, itu lebih parah lagi,” katanya tegas.

Harapan untuk Penyelesaian

Di tengah situasi ini, DPRD mendesak Pemkot Pekanbaru untuk mempercepat pembayaran tunda bayar, terutama untuk proyek infrastruktur yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. 

“Kami mendukung pemerintah, tapi pengelolaan keuangan harus diperketat. Potensi pajak digali, pengeluaran tidak penting dipangkas, dan skala prioritas ditetapkan dengan jelas,” pungkas Nofrizal.


Tulis Komentar