“Jumlah THL jauh lebih banyak dari ASN. Karena itu, jika tidak diawasi secara ketat dan transparan, sistem ini mudah dimanipulasi. Kami ingin keadilan dan kejelasan untuk semua pihak,” tegasnya.

Robin juga menyoroti potensi kerugian negara akibat praktik ini. Ia menyebut bahwa dana APBD terus terbebani untuk menggaji THL, sementara oknum-oknum tertentu justru mengambil keuntungan pribadi dari sistem yang cacat.

“Ini bukan sekadar moral hazard. Ini menyangkut integritas aparatur dan marwah pelayanan publik. Jika terbukti ada oknum bermain, harus ada sanksi tegas. Tidak boleh ada pembiaran,” katanya.

DPRD Pekanbaru pun membuka ruang aduan bagi para THL atau tenaga honorer yang pernah mengalami praktik serupa. Mereka dapat melapor ke DPRD, Inspektorat, atau langsung ke BKPSDM secara resmi.

“Ini soal keadilan dan keberanian membongkar sistem yang kotor. Jangan sampai para THL jadi korban, sementara oknum tak bertanggung jawab terus diuntungkan,” pungkasnya.

Robin juga meminta Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, untuk bersikap tegas dan tidak ragu mengungkap kasus ini hingga ke akar-akarnya. Menurutnya, kepemimpinan yang berani membersihkan birokrasi dari praktik-praktik curang adalah kunci kepercayaan publik.

Sumber : ZULFIKRI SH /