“Saat ini, Live House hanya tercatat rutin membayar pajak, tetapi belum memenuhi ketentuan izin. Maka keputusan yang diambil adalah penutupan sementara,” katanya.

Selain masalah izin, DPRD juga menyoroti persoalan pajak. Live House diketahui hanya dikenakan tarif Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) 10 persen, padahal sesuai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024, tarif yang berlaku untuk usaha hiburan malam adalah 45 persen.

Tak hanya itu, DPRD menilai operasional Live House juga diduga melanggar Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum, khususnya pada Pasal 4 huruf a dan b.

Rekomendasi penutupan ini ditandatangani oleh seluruh anggota Komisi I DPRD Pekanbaru bersama perwakilan DPM PTSP, Satpol PP, Disbudpar Pekanbaru, kuasa hukum masyarakat, serta pihak manajemen Live House yang diwakili Outlet Manager Widi Sudikdo dan SPv Suhardi Hamid.

Dengan adanya kesepakatan bersama ini, DPRD menegaskan bahwa penertiban usaha hiburan malam harus berjalan sesuai aturan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pengusaha maupun masyarakat.

Sumber : ZULFIKRI SH /