Persoalan lahan seluas enam hektare ini bukan perkara sepele. Di atas tanah itulah rencana pembangunan swalayan terbesar di Indonesia akan berdiri. Namun klaim tumpang tindih sertifikat telah menjeratnya dalam pusaran konflik hukum.

Pada rapat terakhir, 21 Juli lalu, semua pihak sepakat menyelesaikan persoalan ini melalui mekanisme resmi. Bahkan BPN berkomitmen melakukan floting lahan. Tetapi komitmen itu menguap begitu saja.

“Kalau BPN hadir hari ini, masalah bisa selesai. Tapi absennya mereka justru memperkeruh keadaan. Karena itu, kami sudah bersurat ke Kanwil BPN Riau, Kejari, Polresta, hingga Satgas Mafia Tanah Pusat. Biar semua tahu, ada apa sebenarnya dengan BPN Pekanbaru,” lanjut Roni, yang diamini anggota komisi dan para ahli waris.

Kekecewaan itu semakin dalam karena kasus ini telah berlangsung lama tanpa kejelasan. Minimnya data, lambannya klarifikasi, serta sikap abai BPN membuat keresahan masyarakat kian memuncak.

“Ini bukan lagi sekadar sengketa tanah. Ulah BPN telah mencoreng wibawa lembaga negara. Kita akan rekomendasikan pemanggilan ulang pekan depan. Kalau mereka masih mangkir, jangan salahkan kalau langkah politik lebih keras kami tempuh,” tegas Roni, menutup rapat dengan nada tinggi.

Sumber : ZULFIKRI SH /