Ia menegaskan, surat keputusan (SK) izin cerai dari BKD merupakan syarat mutlak bagi ASN yang hendak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Tanpa dokumen tersebut, proses administrasi dinilai belum memenuhi ketentuan yang berlaku.

“Harus mendapatkan SK izin cerai sebagai syarat ke pengadilan. Seharusnya tidak diproses pengadilan karena itu menjadi syarat mutlak. Nanti waktu sidang pasti diminta SK izin cerainya,” ungkapnya.

BKD Riau juga dijadwalkan memanggil YP pada Selasa, 3 Maret 2026, untuk melakukan klarifikasi lebih lanjut terkait perkara tersebut.

Sementara itu, laporan YP mengenai dugaan perselingkuhan yang melibatkan suaminya masih dalam proses pemeriksaan internal. Pelaksana Tugas Inspektorat Riau, Jondra Jayaputra Manurung, menyampaikan tim pemeriksa saat ini masih membahas hasil pemeriksaan awal.

“Masih dalam proses pembahasan dengan tim pemeriksa dan pemaparan kertas kerja hasil pemeriksaan,” kata Jondra.

Hingga kini, baik proses hukum di pengadilan maupun pemeriksaan internal terhadap kedua ASN tersebut masih berjalan. Pemerintah Provinsi Riau menegaskan akan mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam menangani kasus tersebut.

Sumber : riauaktual.com /  Editor : GN 1