GILANGNEWS.COM - Walau pun sering diprotes masyarakat, ternyata DPRD Riau tetap menganggarkan biaya perjalanan ke luar negeri, dengan jumlah anggaran jauh lebih besar dari tahun sebelumnya. Jika 2015 lalu berjumlah Rp7,4 miliar, tahun 2016 dana untuk itu naik menjadi Rp12,7. Tahun 2017, anggaran itu naik dua kali lipat atau sekitar Rp28,8 miliar.

Namun terkait besarnya anggaran digunakan untuk biaya keluar negeri para wakil rakyat, Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman mengatakan tidak akan dihabiskan semuanya. Sisa anggaran nanti akan dikembalikan ke kas daerah.

"Itu bersifat perencanaan, biaya untuk jaga-jaga sewaktu saat ada kegiatan urgen. Misalnya ada undangan untuk mengikut kegiatan kementerian, karena berkaitan dengan promosi daerah Riau, dana inilah nanti yang akan digunakan," kata Noviwaldy dilansir goriau.com, Kamis (19/1/2016).

Dedet--sapaan akrabnya politisi Demokrat ini menyebutkan, tahun lalu biaya yang diusul tidak sepenuhnya habis. Sebab anggota dewan yang diberikan izin berangkat akan disesuaikan dengan keperluan dan urgensi suatu kunjungan dimaksud.

"Jadi mereka tak asal berkunjung. Apalagi komisi di bawah komando saya. Banyak pengajuan izin dari anggota saya tolak, kita ingin mereka juga tahu bahwa berangkat keluar negeri ada tujuan dan manfaat," jelas dia.

Namun pernyataan Dedet bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi dalam dua tahun ini. Beberapa anggota dewan secara diam-diam melakukan kunjungan ke negara-negara di Eropa. Misalnya akhir tahun lalu, ada anggota Komisi D yang berangkat ke Amerika. Disusul kemudian sejumlah anggota Komisi E dengan mengunjung Inggris. Sayangnya, dalam beberapa kali kunjungan, baik keberangkatan maupun hasil setelah pulang tidak pernah terekspos ke publik.

"Kalau laporan ada. Karena mereka yang berangkat itukan mesti melalui kami selaku pimpinan, karena minta izin. Tapi kan, gak mungkin lapor ke wartawan," kilahnya.

Bagian Devisi Informasi & Data Indonesia Forum for Budget Transparancy (FITRA) Riau, Tarmidzi, mengatakan, kunjungan dewan keluar negeri hanya menghabiskan anggaran daerah yang masih diperlukan untuk pembangunan di masyarakat. Dari total biaya tersebut mencapai Rp49 miliar selama tiga tahun terakhir, tidak terlihat sama sekali hasil yang dibawa pulang oleh anggota dewan selain dari kegiatan foya-foya diluar negeri.

"Secara rinci, kunker luar negeri dewan tersebut akan dilakukan untuk satu kali kunjungan, maka dari 65 orang anggota dewan akan menghabiskan anggaran sekitar Rp444 juta/orang, ini jelas merupakan bentuk pemborosan yang dilakukan dewan, bahkan kunjungan luar negeri dewan akhir tahun 2016 lalu sama sekali tidak membawa dampak perbaikan terhadap kinerja dewan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," terangnya.***