Pekanbaru, GILANGNEWS.com - Produk UMKM Pekanbaru selama ini dinilai tidak dikelola secara maksimal, sehingga pemasarannya pun tidak berkembang. Untuk 30 persen dipasarkan di supermarket dan ritel-ritel yang ada juga tidak maksimal.

Kondisi ini mendapat tanggapan dari anggota DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri,  dan dia juga menyebutkan persoalan mengapa tidak berkembangnya poroduk UMKM Pekanbaru ini terkendala di pemasaran, dan juga pembinaan yang tidak maksimal.

"Produk UMKM itu yang terdaftar banyak, tapi pemasarannya menjadi kendala. Ini yang harus menjadi perhatian oleh Pemko melalui Dinas Koperasi dan UMKM," uajr Azwendi.

Oleh karena itu, dia minta kepada Pemerintah Kota harus punya strategi untuk dapat meningkat kesejahteraan pelaku UMKM ini. Tidak hanya meningkatkan produksi saja, akan tetapi perlu juga dipikirkan pemasannya harus di support.

"Tentunya Pemko harus bisa menjalin kerjasama dengan instansi lokal Pekanbaru maupun nasional dan luar negeri. Seperti kerjasama dengan Negara tetangga Malaysia, Singapura, dan lainnya," tuturnya.
 
Peningkatan kualitas produk juga diminta harus baik dan layak untuk di ekspor ke luar. "Pengembangan kualitas, dan pemasarannya dibawah kontrol Pemko, makanya Dinas harus kreatif dan jemput bola, sehingga pemasaran produk UMKM ini bisa besar di local Pekanbaru, Riau, dan menasional," harapnya.

Sebagian produksi UMKM Pekanbaru, dikatakan Azwendi, seperti bolu kemojo, kue bangkit, untuk makanan ringan, dan produksi kerajinan rotan dan banyak lagi. "Ini mestinya menjadi makanan khas, dan harus disupport dengan baik. Selama ini dukungan Pemerintah kurang,"sebutnya

Azwendi mengaku salut dengan produksi dan pemasaran produk UMKM provinsi tetangga, Sumatra Barat, yaitu kerupuk sanjai, bisa terkenal di Pekanbaru, bahkan sampai Bakahuni Lampung, Palembang. "Masa UMKM kita mati dinegeri sendiri," ungkap Ketua Komisi II ini.

Sebenarnya, kata Azwendi, untuk promosi produk UMKM ini, ada dianggarkan. Makanya dia minta harus dimaksimalkan.

Namun begitu, kata Azwendi kelompok usaha UMKM ini banyak juga yang tidak terlegitimasi dengan jelas, pendataannya. Izinnya banyak yang tidak jelas. Bahkan ada yang baru jalan setahun lalu sudah tutup. Begitu juga dengan industry rumah tangga (IRT) juga banyak yang tidak tahu cara mengurus izinnya.

"Padahal kalau pun diuruskan itu gratis. Pihak pemerintah harus sosialisasikan pengurusan izin ini kepada masyarakat,"tuturnya.
 
Dengan terdaftarnya usaha UMKM ini, tentu Pemko mudah untuk mendata, dan memberikan bantuan, serta pembinaan. "Daftarkan UMKM nya, pihak Pemko juga harus bisa jemput bola. Dan kita juga berharap UMKM kita ini bisa yang kreatif yang benar-benar menjadi khas,"tutupnya.(GT)