PEKANBARU, GILANGNEWS.com - Tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba sejumlah Satpam yang ditugaskan di sekretariat DPRD Riau mendadak lakukan aksi mogok kerja. Padahal, baru satu bulan penuh Satpam tersebut, bertugas di gedung dewan.

"Kabarnya mereka (Satpam, red) mogok kerja," kata Noviwaldy Jusman, Wakil Ketua DPRD Riau kepada wartawan di Gedung DPRD Riau, Senin (20/03/17).

Namun diakuinya, ia sama sekali belum mengetahui secara detail alasan aksi mogok kerja tersebut. Rencananya, ia akan mencari kebenarannya melalui Sekretaris DPRD Riau, Kaharuddin.

"Itu yang lagi saya cari tahu penyebab mogoknya para Satpam itu. Saya akan panggil sekretaris dewan," ungkap mantan anggota DPRD Kota Pekanbaru ini.

Sebagai data tambahan, sejak ditugaskannya Satpam di gedung dewan (14/02/17), berbagai kritikan terus dilontarkan. Salah satunya dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau yang meminta aparat penegak hukum untuk mengusut pengadaan tenaga pengamanan di sekretariat DPRD Riau. Apalagi, diduga ada indikasi korupsi di dalamnya.

FITRA pun menganggap pengadaan 136 tenaga Satpam yang dipekerjakan di sekretariat dewan, dinilai terlalu berlebihan. Mengingat luas gedung dewan saat ini, cukup dijaga oleh 60 orang Satpam.

"60 orang ini misalnya digaji dengan gaji supermewah sebagai seorang petugas keamanan, misalnya 5 juta ya. Satu tahun cuma Rp3 miliar. Ini hitungan kasar kita, anggaplah ditambah untuk pengamanan rumah pimpinan dewan dan Sekwan, berapa sih jumlahnya, saya yakin tidak sampai 136. Hitungan di atas itu kalau gaji mereka segitu, tapi kan pastinya tidak segitu. Paling mereka digaji sesuai UMR kan. Ini jelas potensi korupsi," kata Usman, Koordinator FITRA Riau kepada wartawan, beberapa waktu lalu.

Dijelaskannya, jika rasionya satu orang Satpam mengamankan gedung dewan seluas 5000 meter persegi, maka hanya dibutuhkan 20 orang saja dikalikan tiga sift. Maka, dalam satu hari, hanya dibutuhkan 60 orang petugas.

"Gedung DPRD ini luasnya berapa sih. Itung-itungan mereka berapa, kok bisa sampai 136 orang yang dipasang. Saya curiga jumlahnya tidak sampai segitu," ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, anggaran tenaga pengamanan gedung dewan paling besar dari anggaran yang dialokasikan pemerintah Provinsi Riau. Total anggaran pengamanan yang dianggarkan tahun 2017 sebesar Rp14,9 miliar.

"Jadi ini kita simpulkan, proyek semacam ini cuma akal-akalan saja. Mereka mau cari keuntungan. Makanya kita berharap penegak hukum untuk masuk menyelidiki ini," jelasnya, dilansir riauterkini.

Pengadaan Satpam ini masuk dalam anggaran untuk jasa pengamanan gedung dewan yang besarannya mencapai Rp5,6 miliar dari Rp6,1 miliar dalam Pagu lelang yang dianggarkan dalam APBD Riau. PT. Karya Satria Abadi (KSA) selaku perusahaan yang memenangkan lelang pengamanan tersebut.

Selain untuk upah, anggaran sebesar ini ternyata juga digunakan untuk pengadaan pakaian safari, pakaian dinas lapangan, pakaian dinas harian, sepatu dan perlengkapan Satpam. Total Satpam yang bertugas di DPRD Riau, mencapai 136 orang.***