RIAU, GILANGNEWS.com - Penjabat Bupati Kampar, pimpinan DPRD Kampar dan sejumlah pejabat eselon II Pemerintah Kabupaten Kampar dikumpulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Deputi Bidang Pencegahan Direktorat Pendidikan Pelayanan dan Masyarakat di Balai Bupati Kampar, Kamis (27/4/2017).

Kedatangan KPK ini membuat pertanyaan beberapa pihak termasuk kalangan aktivis yang langsung menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Bupati Kampar.

Nah, apa sebenarnya yang dilakukan orang dari lembaga anti rasuah tersebut? Deputi Bidang Pencegahan Direktorat Pendidikan Pelayanan dan Masyarakat KPK Anto Ikayadi dalam wawancaranya dengan wartawan menyebutkan, kegiatan ini merupakan Workshop Tunas (tujuan nasional) Integritas yang diikuti oleh Bupati Kampar, Ketua DPRD Kampar, Ketua Fraksi, Ketua Komisi DPRD Kabupaten Kampar dan Seluruh OPD Pemkab Kampar. Tampak juga diantara peserta Kapolres Kampar AKBP Edy Sumardi Priadinata yang juga bertindak sebagai ketua kelas. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama tiga hari sampai Sabtu (29/4/2017) mendatang.

Menurut Anto, kegiatan ini adalah dalam rangka pembangunan budaya integritas. Di Provinsi Riau baru tiga kabupaten dan kota yang melaksanakan kegiatan ini. Sebelumnya Kabupaten Siak dan Kota Pekanbaru. kegiatan ini berangkat dari pemikiran analogi ikat pinggang, bahwa untuk membuka ikat pinggang dipegang dulu kepalanya baru ikat pinggang dibuka. Integritas lebih mudah dibuka dari atas atau dalam pemerintahan dari kepala dinas (OPD).

Adanya anggota legislatif yang juga diikutkan dalam kegiatan ini adalah untuk menyatukan antara legislatif dengan eksekutif sebagaimana amanah dari pelaksanaan otonomi daerah karena selama ini ada beberapa daerah terjadi perbedaan persepsi, tidak bersatu terutama dalam pembahasan anggaran. "Kalau duduk seperti ini saling ketemu. Sebenarnya kita kurang ngopi bareng, kurang ngobrol persoalan integritas," ulas Anto.

Adanya kegiatan ini agar tercapainya tujuan nasional (tunas) integritas. Lebih lanjut Anto menjelaskan, selain adanya out put dari kegiatan ini yakni menyamakan persepsi pemahaman masalah pembangunan budaya integritas, juga ada out come yang diharapkan. "Dari dewan out comenya akan diangkat parpol masing-masing karena pemimpin perlu disiapkan. Karena pemimpin sekarang banyak yang masih muda. Bupati walikota dan dewan muda banget," katanya.

"Bapak, ibu, pejabat dan wakil rakyat adalah pemegang amanat rakyat. Mereka harus bertanggungjawab ke masyarakat," imbuhnya.

Kemudian bagaimana tanggungjawab bisa terlaksana kalau tak bersatu padu. Dengan kegiatan ini akan muncul kebersaaman, gotong royong, bukan kolusi, yang namanya voting jangan ada lagi karena budaya kita gotong royong.

"Nggak boleh lagi ntar di belakang ngomong sendiri. Ada anggaran dipending," tuturnya.

Sebagai orang pencegahan, Anto berharap supaya jangan ada lagi pejabat yang tersangkut masalah hukum karena korupsi. "Jadi pejabat itu tak gampang. Walau investasi banyak tak menjamin bisa dipilih. Bagaimana mereka kita jaga," ujar Anto.

Dari pantauan dilapangan, pelaksanaan workshop berjalan dengan santai. Penyampaian informasi dari KPK diselingi dengan game-game yang membuat peserta rileks dan tertawa. ***

sumber: Goriau.com