Menurut Uun, di era transparansi ini, tidak ada lagi yang ditutup tutupi. Karena itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik tingkat provinsi maupun di kabupaten  kota untuk taat pada perintah Undang Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

"Saat ini sudah eranya keterbukaan. Karena itu kita berharap semua OPD tidak takut untuk terbuka selagi sesuai dengan aturan hukum. Karena transparansi itu juga ada pengecualiannya," jelas Uun.

Kepada para komisioner KI Riau, Kajati berpesan untuk selalu belajar. Karena komisioner KI juga menyidangkan berbagai permasalahan dan lintas disiplin ilmu,maka kuasai undang undang," saran Kejati.

Ketua KI Riau,  Zufra Irwan menyambut baik Sekaligus berterima kasih atas perhatian dan saran Kejati Riau tersebut. Karena bantuan personil kejaksaan di lapangan, akan semakin memperlancar tugas tugas KI dalam mensosialisasikan keterbukaan dan transparansi publik. 

"Kita berterima kasih pada Pak Kejati atas perhatian dan saran saran beliau. Hal itu sangat membantu tugas tugas KI dalam menggelorakan semangat keterbukaan," ujar Zufra. 

Saat ini, lanjut Mantan Pemimpin Redaksi Harian Berita Terkini ini, di Riau masih banyak OPD yang  belum transparan. Buktinya, banyak OPD yang belum membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), padahal sudah perintah Undang Undang dan diteruskan dengan Surat Keputusan Gubernur Riau. 

"Karena itu kita minta Semua pimpinan badan publik untuk segera membentuk PPID. Jangan takut transparan," tegas Zufra.***

Sumber : RIL /