Bambang melanjutkan, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk pembentukan lembaga atau dewan pengawas, termasuk unsur yang ada di dalamnya. Sedangkan rekomendasi yang beredar, kata dia, masih sebatas draf.

"Dewan pengawas itu dibentuk oleh pimpinan KPK, melalui aspirasi publik. Ya silakan dipilih. Nanti apakah ada profesor, ada kiai, akademisi, pengamat, wartawan, ya monggo," ujarnya.

KPK sebenarnya sudah memiliki Dewan Etik KPK. Soal itu, Bambang mengatakan Bambang mengatakan lembaga atau dewan pengawas itu berbeda dengan Dewan Etik KPK.

"Dewan etik masalah-masalah kalau ada pelanggaran. Dewan etik dan Dewas berbeda," tuturnya, tanpa menjelaskan lebih jauh soal perbedaan kedua lembaga itu.

Hal lain yang masuk dalam rekomendasi Pansus adalah aspek kewenangan. Dalam draf rekomendasi Pansus meminta KPK menjadikan kepolisian dan kejaksaan sebagai mitra kerja yang kondusif agar pemberantasan korupsi berjalan efektif dan efisien.

Lalu, KPK juga diminta memperhatikan prinsip HAM dan mengacu pada hukum acara pidana dalam menjalan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. KPK juga diminta memperhatikan peraturan perundangan-undangan lain, seperti tentang perlindungan saksi dan korban, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (Rupbasan), dan HAM.

Selain itu, KPK dalam menjalankan fungsi monitoring diminta membangun sistem pencegahan yang sistematis terhadap penyelenggara agar korupsi tidak terulang dan keuangan negara tidak disalahgunakan.

Rekomendasi final dari Pansus Angket KPK itu rencananya akan disampaikan dalam sidang paripurna DPR, Rabu (14/2/2018) mendatang.

Sumber : CNN INDONESIA /