Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengaku prihatin penangkapan para kepala daerah itu. Apalagi, kata Basaria dari tiga kali OTT yang dilakukan pada awal tahun ini, pihaknya menemukan uang suap tersebut digunakan untuk kepentingan kampanye.

"Sekali lagi KPK sangat menyesalkan peristiwa dugaan suap terhadap kepala daerah yang masih terus berulang," kata Basaria.

Menurut Basaria, KPK terus mengingatkan kepada seluruh kepala daerah, khususnya yang mengikuti kontestasi Pilkada serentak 2018, agar tak menerima suap terkait perizinan guna kepentingan membiayai kampanye.

Dilema Biaya Kampanye

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Arbi Sanit menyebut saat ini kampanye di Indonesia memang dinilai masih berbiaya mahal.

Sebab, menurutnya kampanye yang dilakukan terlalu kreatif dan terlalu meniru negara-negara maju. Padahal, Arbi menilai kampanye bisa saja dilakukan dengan murah, tanpa perlu bagi-bagi uang kepada calon pemilih yang membuat biaya kampanye makin membengkak.

"Yang penting kan calon dikenal rakyat dan dipilih rakyat, tapi kenapa harus bagi-bagi uang, acara pesta enggak habis-habis selama kampanye, itu yang bikin mahal," tutur Arbi kepada wartawan, Kamis (15/2).

Arbi berpendapat yang terpenting dalam kampanye adalah bagaimana para calon bisa meyakinkan masyarakat sehingga dipilih.

Namun, kata Arbi para calon saat ini bukanlah calon berkualitas yang mampu meyakinkan rakyat untuk memberikan dukungan tanpa perlu ada bagi-bagi uang.

"Justru itu dia bukan mengandalkan kampanye tapi dia mengandalkan uang atau pemberian," ujarnya.

Karenanya, lanjut Arbi tak heran jika ada sejumlah kepala daerah yang terkena OTT KPK karena menerima suap atau hadiah. Uang 'haram' itu ditengarai kuat dijadikan sebagai modal maju kembali dalam pilkada.

"Politik sudah menjadi ekonomi. Ekonominya, ekonomi corrupt," kata Arbi.

Mengenai biaya kampanye, sejatinya sudah diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.

Sumber : CNN INDONESIA /