"Setelah itu nanti Menteri LHK mungkin dalam waktu beberapa hari menegaskan hasil validasi KLHS itu, untuk kita bisa meregister Perda RTRW Riau ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).  Kita berdoa saja, mudah-mudahan kalau tak bulan ini atau paling lama awal bulan depan (April) semua sudah selesai. Insya Allah layanan berusaha dan layanan apapun terkait pembangunan di Riau bisa berjalan," harapnya.

Apalagi hasil inventarisasi yang sudah dilakukan di Dinas Penanaman  Modal dan Pelayanan Terpadu dan Satu Pintu (DPM-PTSP) Riau, sebut Ahmad Hijazi, ada sekitar 200 lebih izin usaha yang terhambat karena belum disahkannya RTRW.

"Kita juga akan sampaikan ke pusat, termasuk dengan Dirjen Agraria dan Tata Ruang, karena mereka diminta data berapa nilai investasi yang terhambat akibat RTRW," bebernya.

Karenanya, Ahmad Hijazi akan koordinasi dengan DPM-PTSP Riau untuk memverifikasi data perizinan yang masuk sebab pihaknya tidak mau sembarangan menyampaikan data ke pusat.

"Nanti datanya kita share ke publik. Karena ini penting dan mungkin ini bisa sebagai jawaban ke masyarakat yang mengeluhkan layanan perizinan berusaha kita, serta tertundanya kegiatan investasi di Riau," pungkasnya.

Sumber : cakaplah.com /