Sebelumnya, Arief dilantik menjadi Hakim Konstitusi periode kedua (2018-2023) di Istana Negara, Selasa (27/3). Dia diketahui telah menjabat sebagai Ketua MK pada periode 2014-2017. Ia kemudian terpilih kembali untuk masa jabatan Ketua MK periode 2017-2020.

Sesuai Peraturan MK No. 1 Tahun 2003, ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota setiap tiga tahun sekali melalui rapat secara musyawarah mufakat.

Pakar hukum tata negara Feri Amsari menyebut masa jabatan Arief untuk periode kedua tak bisa diteruskan karena masa jabatannya sebagai Hakim MK periode pertama telah habis.

"Walaupun belum menyelesaikan [kepemimpinan periode kedua], tapi karena masa jabatannya sebagai hakim [periode pertama] habis, maka periodenya mengabdi sebagai ketua juga otomatis habis," jelasnya.

Pakar hukum tata negara Refly Harun mengaku ada peluang Arief kembali terpilih sebagai Ketua MK mengingat sosoknya memiliki 'pengaruh' di internal hakim.

Padahal, menurutnya, pemilihan ini mestinya bisa menjadi momentum pergantian ketua MK menyusul sejumlah pelanggaran etik yang dilakukan Arief.

"Tapi kan tergantung hakim apakah suaranya sama dengan masyarakat," ucap Refly.

Sejumlah koalisi masyarakat sebelumnya mendesak Arief agar segera mundur dari jabatannya. Hal ini terkait dua sanksi pelanggaran etik ringan yang didapat Arief.

Arief, seusai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (27/3), mengaku tak keberatan meletakkan jabatannya sebagai Ketua MK.

"Malah asyik. Daripada saya sering di-bully, lebih baik mengajar lagi," selorohnya.

Sumber : CNN INDONESIA /