Menurut Agus, pihaknya akan mengintensifkan pertemuan dengan KPU untuk mendukung aturan baru tersebut.

"Nanti kami akan koordinasikan dengan KPU," ujarnya.

KPU berencana memasukkan aturan larangan koruptor 'nyaleg' tersebut dalam Peraturan KPU baru karena belum pernah diterapkan pada pemilu 2014.

Selain untuk koruptor, larangan juga berlaku terhadap eks narapidana kasus narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak.

Di sisi lain, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut larangan eks narapidana kasus korupsi mendaftar sebagai caleg sejatinya telah diatur dalam putusan pengadilan, sehingga menurutnya, eks napi kasus korupsi tetap berhak mendaftar sebagai caleg jika pengadilan tak mencabut hak politiknya.

"Tentu tidak ada larangan aktif lagi selama hak politiknya tidak dicabut," ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (3/4).

Kendati demikian, JK mengatakan hak dipilih para caleg eks napi korupsi itu sepenuhnya menjadi kewenangan masyarakat.

"Kalau calon itu punya latar belakang pernah dihukum, tentu berbeda dengan yang tidak. Jadi tetap kembali ke masyarakat," kata JK.

Sumber : CNN INDONESIA /