Sementara itu, tambah Abdul, ada beberapa umat Islam lain yang dianggap menyebar ujaran kebencian, seperti Alfian Tanjung tetap diproses hukum. MUI, dalam kasus Alfian justru tidak mengimbau untuk memaafkan dan menghentikan proses hukumnya.

"Pernyataan Kiyai Ma'ruf ini membingungkan saya sebagai ahli hukum pidana. Saya saja bingung, apalagi masyarakat umum?" imbuhnya.

Meski begitu, dia berujar masih menghargai dan menghormati Ma'ruf Amin yang juga merupakan Rais Aam PBNU itu sebagai gurunya.

Abdul juga menyampaikan belum ada panggilan resmi dari MUI terkait sikap melawannya itu. Terlebih, Abdul mengakui belum tentu menghadiri panggilan MUI jika dipanggil terkait polemik Sukawati tersebut.

"Kalau dipanggil harus datang, tergantung hak saya datang atau tidak. Saya tidak ada kontrak kerja dengan MUI, kalau mau ketemu saya ya harus disetujui bersama," tuturnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan MUI Cholil Nafis mengatakan hal yang dilakukan Abdul tidak patut.

Dia menjelaskan ketua umum adalah simbol dari sebuah organisasi. Sudah sepatutnya anggota organisasi menuruti apa yang dikatakan oleh sang ketua umum.

"Kita sebagai anggota tentunya manut terhadap yang disampaikan Ketua Umum. jika ada hal yang kurang sependapat ada mekanisme musyawarah, ada mekanisme rapat, tidak baik ketika menjawab di luar padahal tidak pernah dibahas di dalam sebelumnya," kata Cholil kepada wartawan, Sabtu (7/4).

Cholil pun memastikan sikap Abdul itu tidak serta merta menunjukkan jika ada friksi atau pun perlawanan terhadap Ma'ruf Amin.

"MUI kompak dan solid," tegas Cholil.

Sebelumnya, MUI mengakui akan mengambil sikap tegas kepada Abdul Chair Ramadhan. Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Ikhsan Abdullah menyatakan akan meminta klarifikasi Abdul pada Selasa (10/4).

"Kita akan lakukan pembicaraan. Dia akan saya panggil hari Selasa untuk klarifikasi apa benar pernyataan itu. Kalau benar, ya Anda di luar saja," ujar Ikhsan saat dihubungi, Sabtu (7/4).

Sumber : CNN INDONESIA /