Untuk mencegah hal itu terulang, Idrus meminta pemerintah daerah (pemda) setempat mengidentifikasi dan mendata PSK di semua lokalisasi dengan lengkap, termasuk daerah asalnya.

"Setelah ditutup lokalisasi, maka yang bersangkutan kami antarkan kembali ke daerah. Kemudian, diberikan jaminan hidup dan bantuan," kata Idrus.

Selama ini, Kemensos memberikan uang jaminan hidup bagi semua PSK yang sudah berhenti menjajakan diri dari lokalisasi. Uang jaminan diberikan selama tiga bulan dengan nilai Rp20 ribu sehari atau kurang lebih Rp600 ribu per bulan.

Meski demikian, Idrus meminta periode pemberian uang itu ditambah menjadi enam bulan. Hanya saja hal itu masih akan dibahas sembari Kemensos memeriksa ketersediaan anggaran. Pemda juga masih mendata ulang jumlah eks PSK di wilayahnya yang bakal menerima uang tersebut

"Persoalan dana jangan jadi alasan," ujar mantan Sekjen Partai Golkar itu.

Selain penutupan lokalisasi oleh pemerintah, kata Idrus, cara paling ampuh untuk menghentikan prostitusi di Indonesia adalah dengan kesadaran diri. Salah satunya dengan meminta pemilik menutup lokalisasi itu.

Kendati demikian, Idrus tak menampik langkah tersebut tidak mudah dilakukan karena prostitusi dianggap sebagai mata pencaharian utama bagi sebagian orang. Dia pun berharap agar pemda dapat tegas membubarkan lokalisasi sebagaimana salah satunya yang dilakukan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terhadap kawasan Dolly.

Sumber : CNN INDONESIA /