"Beberapa pengaturan sedang dibuat dengan pihak berwenang Indonesia yang bertanggung jawab (untuk mengambil alih kapal pesiar)," kata Juru bicara kantor Perdana Menteri Mahathir Mohamad kepada kantor berita Prancis AFP.
"Akan kami umumkan begitu kami menyelesaikan detailnya," tambahnya tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Kapal pesiar Equanimity yang terdaftar di Kepulauan Cayman, yang diperkirakan bernilai $250 juta (Rp3,5 triliun) disita Kepolisian Indonesia saat berada di perairan Bali pada bulan Februari 2018.
Penyitaan itu sesuai dengan permintaan badan penyidik federal Amerika Serikat, FBI, yang sedang menyelidiki dugaan korupsi terkait badan investasi Malaysia, 1MDB.
Aparat penegak hukum AS ingin mendapatkan kembali aset senilai US$1,7 miliar (Rp23,4 triliun) yang diduga digelapkan dari 1MDB, termasuk di antaranya kapal pesiar mewah Equanimity.
Namun pemilik kapal, pengusaha Malaysia, Low Taek Jho, menggugat penyitaan tersebut ke pengadilan di Indonesia, yang berpihak kepadanya.
"Insiden ini adalah contoh lain dari jangkauan global yang berlebihan dan tidak beralasan oleh pemerintah Amerika Serikat, yang terlalu ekstrim dan jauh untuk menyita aset di seluruh dunia dengan menghindar dari bukti-bukti bahwa ada kegunaan untuk kasusnya," seperti tertulis dalam pernyataan Equanimity (Cayman) Ltd, Rabu (18/04) yang dilaporkan situs berita Malaysia Today.
Sehari sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan kapal seharga US$250 juta atau Rp3,5triliun itu seharusnya tidak disita karena tidak ada kejahatan yang terbukti.
Saat ini, kapal pesiar mewah itu berada di perairan Batam dekat Singapura, menurut seorang pejabat senior maritim Malaysia yang terlibat dalam perundingan dengan Indonesia.
Hubungan bilateral Malaysia dan Indonesia baik dengan kunjungan perdana PM Mahathir ke Jakarta pada bulan Juni.
Itu adalah kunjungan kerja pertamanya setelah terpilih menjadi perdana menteri pada bulan Mei, yang mengalahkan Najib Razak, perdana menteri petahana saat itu, secara mengejutkan.
Mantan PM Najib Razak diduga terlibat dalam penipuan besar dan pencucian uang dalam 1MDB.
Najib menyangkal melakukan kesalahan apa pun.
Pemilik Equanimity, Low Taek Jho, diduga berperan penting dalam sejumlah pengambilan keputusan finansial 1MDB, meski secara resmi ia tidak memiliki jabatan di lembaga investasi tersebut.
Otoritas anti-korupsi Malaysia telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Low, yang dituduh sebagai tokoh kunci dalam skandal dana 1MDB.
Low menegaskan tidak melakukan pelanggaran hukum dan sejauh ini keberadaannya tidak diketahui.
"Tindakan pemerintahan Mahathir secara tidak sah mengambil aset ini menunjukkan betapa cepat aturan hukum menghilang dalam rezim Mahathir," menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh tim hukumnya.
"Tindakan seperti ini membuat semakin jelas bahwa tidak ada yurisdiksi di mana isu-isu dalam kasus ini dapat dikenakan persidangan yang adil berkat sirkus media global yang didorong oleh kelompok bermotif politik yang tujuannya adalah untuk menghukum Low di arena publik."
Tulis Komentar