Nasional

Suara DPW PAN: 3 Pro-Jokowi, 4 Belum Bersikap, 3 Pilih Oposisi

PAN saat menggelar rapat kerja nasional.
Loading...

GILANGNEWS.COM - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) belum satu suara soal sikap politik pasca-Pilpres 2019. Elite PAN di tingkat provinsi ini ada yang memilih untuk reposisi dengan koalisi Jokowi, ada yang masih belum bersikap, dan ada juga yang ingin tetap oposisi.

Aspirasi pengurus wilayah PAN belum benar-benar satu suara. DPW PAN beda suara soal apa langkah yang seharusnya PAN ambil.

Terkait pilihan langkah politik ke depan, pengurus wilayah PAN dominan akan menyampaikan aspirasi saat rapat kerja nasional (rakernas) digelar nanti. Dirangkum media hingga Kamis (4/7/2019), 10 DPW PAN sudah menyatakan sikapnya apakah reposisi, pikir-pikir, atau oposisi.

Berikut ini sikap politik mereka sejauh ini:

Loading...

Pro-Jokowi

1. DPW PAN DKI Jakarta

Meski belum menentukan sikap, DPW PAN DKI Jakarta akan menerima keputusan dari DPP jika harus masuk ke pemerintahan Jokowi. Tidak ada penolakan jika akhirnya PAN berada dalam pemerintahan.

"Secara normatif begitu (ikuti DPP) karena kita belum ambil sikap. DPW Jakarta belum rapatkan khusus masalah itu. Kebijakan umum normatif, ya sementara itu ya, sejalan apa yang diputuskan oleh DPP," ucap Bendahara DPW PAN DKI Jakarta Bambang Kusumanto saat dihubungi, Rabu (3/7).


2. DPW PAN Maluku

Sekretaris DPW PAN Maluku Peter Tatipikalawan membenarkan pernyataan Waketum PAN Viva Yoga Mauladi bahwa mayoritas DPW PAN ingin merapat ke pemerintahan Jokowi. Peter menyebut partai tak pernah berada di luar pemerintahan.

"Jadi DPW siap mengamankan apa yang sudah diputuskan DPP. Jadi, setelah MK sudah memutuskan pemenang, ya kami langsung ambil sikap. Sebelum ke Rakernas (akhir Juli 2019), sudah ada pembicaraan DPW dengan DPP. Apa yang dikatakan Mas Yoga itu untuk kepentingan besar PAN ke depan," kata Peter saat dihubungi wartawan, Rabu (3/7).


3. DPW PAN Sulawesi Selatan

Menyikapi manuver DPP PAN yang menyebut mayoritas pengurus wilayah PAN menghendaki bergabung ke pemerintahan, DPW PAN Sulsel mengatakan seharusnya PAN berdiri sebagai mitra kritis pemerintahan Jokowi.

"Prinsipnya kita ini setelah putusan MK adalah rekonsiliasi nasional. Tapi rekonsiliasi bukan dalam arti bagi-bagi jabatan atau menteri," kata Wakil Ketua DPP PAN Irfan AB saat dimintai konfirmasi oleh media, Rabu (3/7).

 


Loading...

[Ikuti GilangNews.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar