"Harusnya dengan ketiga UU itu maka Karhutla di negara kita sudah bisa dikurangi bahkan dihilangkan tetapi faktanya tiap tahunnya terus berulang dan ada korban jiwa, kerusakan lingkungan hidup dan hutan serta kerugian biaya. Presiden RI tentunya diharap turun tangan langsung mengatasi kejadian ini," tuturnya.

Dalam hal ini, Irwan meminta Jokowi untuk membuka data hak guna usaha (HGU) hutan. Ia pun meminta Jokowi untuk bertindak tegas.

"Pak Jokowi harus berani membuka data HGU berikut Ijin Perusahaan Hutan terutama data Hutan Tanaman Industri kemudian di overlay dengan data titik api (hotspot) di Kalimantan dan Sumatera. Dengan analisis spasial maka seharusnya segera bisa diumumkan daftar perusahaan nakal pembakar hutan dan lahan dan segera ditindak tegas bahkan sampai pencabutan ijin usaha," katanya.

Sedangkan pemerintah daerah dengan tokoh masyarakat setempat bisa melakukan sosialisasi pendekatan dengan pemilik lahan. Sehingga para warga tidak lagi membakar lahan.

"Terkait masyarakat yang membakar lahannya maka tugas pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat bersama polisi dan TNI melakukan sosialisasi dan pendekatan yang intens kepada masyarakat pemilik lahan agar tidak membakar lahannya saat ini," kata Irwan.

"Karhutla ini jangan dianggap remeh, tidak penting dan tidak diselesaikan karena ini sangat berpengaruh terhadap aktivitas kehidupan masyarakat, kesehatan, perkembangan ekonomi dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia," imbuhnya.

Sumber : detiknews /  Editor : Geovanna NL