PAN Gabung Pemerintah, Demokrat Harap Bukan Ingin Perpanjang Masa Jabatan Presiden

Jumat, 27 Agustus 2021 | 13:35:18 WIB
AHY dan herzaky mahendra.

GILANGNEWS.COM - PAN akhirnya resmi bergabung dengan koalisi pemerintah. Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra berharap agar bertambahnya kekuatan pemerintah bisa bermanfaat bagi rakyat. Terlebih saat ini Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19.

Ia mengharapkan supaya hal itu tak ditujukan sebagai langkah untuk memenuhi nafsu untuk mengamandemen UUD 1945 guna memperpanjang masa jabatan presiden.

"Mudah-mudahan pertemuan dan perubahan komposisi koalisi parpol pendukung pemerintah kemarin membahas dan memikirkan rakyat, serta bisa mengakselerasi upaya penanganan Covid. Bukan malah bahas-bahas memperpanjang masa jabatan presiden yang bakal buat gaduh dan tidak ada manfaatnya untuk rakyat," ujar Herzaky ketika dimintai keterangan, Jumat (27/8).

  • Baca Juga Catatan Penyandang Dana KKB Papua Ditemukan, Pimpinan DPRD dan Pejabat Pemda Diperiksa
  • Baca Juga Korban Salah Tangkap Densus 88 di Pekanbaru Dirawat di RS
  • Baca Juga Selama Sebulan Petugas Gabungan Telah Mengklaim Menembak 15 KKB di Puncak Papua
  • Baca Juga Teroris Al-Shabaab Serbu Hotel Berbintang di Somalia
  • Menurut Herzaky, Demokrat memilih untuk tetap konsisten berkoalisi dengan rakyat. Pihaknya komitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi dan harapan rakyat. Untuk saat ini, kata dia, partainya fokus untuk membantu rakyat yang sedang susah karena pandemi, terutama yang tidak terjangkau bantuan pemerintah.

    Ia menyatakan Demokrat bakal terus kritis kepada pemerintah, serta menjalankan fungsi pengawasan dari luar pemerintahan. Pasalnya pemerintahan membutuhkan check and balances atau butuh kekuatan penyeimbang.

    "Bahaya jika penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah ada kekeliruan, dan tidak ada yang berani mengkritisi, untuk mengembalikan penanganan pandemi ini pada relnya kembali," tegas Herzaky.

    Herzaky mencontohkan sola inkonsistensi pemerintah terkait vaksin booster Moderna. Banyak pejabat yang mendapat booster Moderna, di tengah persentase rakyat yang mendapat vaksin pertama saja masih rendah.

    "Seharusnya, tenaga kesehatan dan kelompok rentan yang diprioritaskan, bukan pejabat," pungkasnya.

    Terkini

    Harga CPO Riau Awal 2026 Fluktuatif namun Cenderung Menguat

    Selasa, 13 Januari 2026 | 20:49:12 WIB