Ahmad Yusuf Ingatkan Perwako RT/RW Pekanbaru Tak Kebiri Hak Pilih Warga

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:59:19 WIB

praktisi hukum Ahmad Yusuf, S.H., C.SH., C.MK.

GILANGNEWS.COM - Di tengah upaya memperkuat demokrasi hingga ke akar rumput, kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru justru menuai kekhawatiran.

Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 48 Tahun 2025 tentang tata cara pemilihan Ketua RT dan RW dinilai berpotensi menggerus hak pilih warga, hak yang selama ini menjadi fondasi partisipasi masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya sendiri.

Kekhawatiran itu disampaikan praktisi hukum Ahmad Yusuf, S.H., C.SH., C.MK. Ia mengingatkan agar regulasi tersebut tidak menjauhkan warga dari hak dasarnya untuk menentukan siapa yang mewakili mereka di tingkat paling dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Baca Juga Suami RA, Resmi Laporkan Perselingkuhan Dua Pegawai Imigrasi Pekanbaru ke Polresta Bukittinggi

“Pemilihan RT dan RW adalah hak warga. Jangan sampai Perwako justru membatasi partisipasi masyarakat atau menjadikan proses pemilihan sekadar formalitas,” kata Ahmad Yusuf Jumat 19/12/2025.

Menurut dia, hak memilih Ketua RT dan RW bukanlah pemberian pemerintah, melainkan hak dasar masyarakat yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002. Karena itu, Perwako sebagai aturan pelaksana seharusnya memperkuat, bukan malah mengaburkan, prinsip demokrasi yang telah ditegaskan dalam Perda.

Ia menegaskan, secara hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan Perda berada di atas Perwako. Setiap kebijakan yang lahir di tingkat wali kota wajib selaras dan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

“RT dan RW bukan kepanjangan tangan birokrasi. Mereka adalah wakil warga, dipilih oleh warga, dan bekerja untuk kepentingan warga,” ujarnya.

Ahmad Yusuf menilai, jika dalam pelaksanaan Perwako terdapat pembatasan hak pilih, penyaringan calon yang berlebihan, atau dominasi kewenangan aparatur kelurahan dan kecamatan, maka demokrasi di tingkat lingkungan berisiko kehilangan maknanya. Proses yang seharusnya lahir dari kehendak bersama warga bisa berubah menjadi prosedur administratif semata.

“Jika Perwako bertentangan dengan Perda, maka secara hukum dapat dipersoalkan dan bahkan dibatalkan. Ini penting agar tidak menimbulkan polemik, kekecewaan, dan konflik di tengah masyarakat,” tegasnya.

Ia mendorong Pemerintah Kota Pekanbaru untuk melakukan evaluasi dan harmonisasi terhadap Perwako tersebut, serta membuka ruang dialog dengan masyarakat. Menurut dia, suara warga perlu didengar sebelum aturan diberlakukan secara menyeluruh.

“Demokrasi lokal dimulai dari RT dan RW. Jika di tingkat ini saja hak warga dilemahkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi akan ikut tergerus,” kata Ahmad Yusuf.

Ahmad Yusuf Ingatkan Perwako RT/RW Pekanbaru Tak Kebiri Hak Pilih Warga

Berita Lainnya

Silaturahmi Akhir Tahun, IPP dan ElangTiga Hambalang Perkuat Solidaritas Putra Daerah

RT/RW Bukan Pejabat, Uji Kelayakan Dinilai Terlalu Dipaksakan

PHRI Riau Salurkan Bantuan 3 Ton Beras untuk Korban Bencana Padang Pariaman

Perwako Pemilihan RT/RW di Pekanbaru Dinilai Cacat Hukum, Gelombang Penolakan Menguat

Muflihun Apresiasi Langkah Cepat Presiden Prabowo: “Pemimpin yang Hadir Saat Rakyat Berduka”

Event Berkuda Masjid Al-Husna 2025 Gaet Atlet Riau, Malaysia, hingga Brunei

Terkini

Pemko Pekanbaru Operasikan Simpang Baru Tuanku Tambusai–Jalan Paus, Kemacetan Berkurang

PUPR-PKKP Riau Diminta Segera Rampungkan Pendataan dan Perbaikan Jalan Provinsi di Pekanbaru

DPRD Pekanbaru Tantang DLHK Ubah Pola Sampah 2026: Bukan Lagi Angkut Lalu Buang

Kontrak PT SPP Berakhir, Pemko Pekanbaru Amankan Aset Danau Bandar Kayangan

Pelaku Jambret di Tampan Pekanbaru Kabur ke Sumbar, Akhirnya Ditangkap Polisi

Harga CPO Riau Awal 2026 Fluktuatif namun Cenderung Menguat

Program MBG Pekanbaru Diperluas, 165 Ribu Peserta Didik Masih Belum Terjangkau

Simpang Pasir Putih Pekanbaru Rusak Parah, Jalan Berlubang Picu Macet dan Bahaya Kecelakaan

Bea Cukai Pekanbaru Amankan 160 Juta Batang Rokok Ilegal, DPRD Minta Pengawasan Ditingkatkan

Flyover Simpang Garuda Sakti Pekanbaru Segera Dibangun, Pemprov Riau Mulai Bebaskan Lahan 2026