GILANGNEWS.COM - Program GISA adalah program nasional dari Kementerian Dalam Negeri Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan pemerintah Provinsi Riau adalah sebagai tuan rumah untuk pelaksanaan 14-15 Mei kemarin.
Karena program ini dilakukan bergilir disetiap provinsi se Indonesia. Masalah yang terjadi saat ini, setelah 16 ribuan warga sudah merekam, dan Pemerintah Provinsi Riau melalui Disdukcapildalduk-KB sejatinya akan menyerahkan semua KTP-el kepada masyarakat yang sudah rekam, Kamis 17 Mei, namun karena alasan keamanan dan bulan puasa ramadhan, maka pengambilan KTP-el molor, baru bisa di ambil setelah idul fitri.
Oleh karena jadwalnya tidak sesuai dengan apa yang sosialisasikan, maka sebagian warga yang sudah datang jauh-jauh dari luar Pekanbaru, dimana Pekanbaru sebagai tempat perekaman pun kecewa dan menyayangkan pengunduran jadwal pengambilan KTP-el ini, sehinga menyebutkan program yang dilakukan ini tidak jelas, dan merupakan program tipu-tipu saja.
Anggota DPRD Pekanbaru Ida Yulita Susanti SH MH pun angkat bicara soal dugaan warga ini, dan dia pun mencoba memberikan penjelasan. Karena dia tahu, banyak juga masyarakat Pekanbaru yang ikut merekam KTP-el, dan diyakini juga ada juga yang kecewa soal pengunduran jadwal pengambilannya.
"Ini kan program nasional," kata Ida yang juga merupakan anggota Komisi I yang membidangi persoalan kependudukan kepada wartawan kemarin.
Disebutkannya, apa yang terjadi memang menjadi masalah bagi masyarakat atau warga yang sudah bersiap untuk mengambilnya. Namun begitu, Politisi Golkar ini minta supaya masyarakat untuk bersabar.
"Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, mengapa tidak bisa selesai dua hari, karena jaringannya tidak connect ke pusat, maka tak bisa dicetak. Dan inilah masalahnya," jelas Ida.
Lalu soal informasi yang didapat Ida lagi mengatakan, mengapa harus habis idul fitri baru bisa dibagikan? Karena dua hari kemarin 14-15 Mei, baru bisa dicetak hanya 200 KTP-el. "Ini juga karena jaringan tidak connect, dan lelet jaringannya ke pusat," paparnya.
Selain itu juga, yang dianggap sebagai salah satu penyebab lain melambatnya proses adalah, adanya pemilahan kartu tanda penduduk mana yang bisa langsung cetak, mana yang harus menunggu waktu lagi.
Maka dari itu, disarankan Ida ke Dinas Provinsi itu, bahwa, agenda ini merupakan agenda pusat, dan peralatan yang digunakan untuk merekam itu pun dari pusat. Memang ditegaskan Ida, kalau dibawa ke ranah politik kegiatan ini Pemprov tidak akan mau itu, karena akan merugikan bagi pemerintahan disaat musim Pilkada ini.
"Tapi karena ini program nasional, mau tidak mau harus diterima juga kan. Maka kita minta ke Dinas untuk segera memproses administrasi yang sudah masuk, dan cetak. Juga harus berkoordinasi dengan pusat," paparnya.
Karena memang kata Ida, KTP-el yang angkanya mencapai 16 ribu itu harus tuntas saat idul fitri selesai, dan tidak hanya BLT.
"Kepada masyarakat juga yang sudah merekam untuk dapat bersabar sampai siap idul fitri," ungkap Ida.
Diakui Ida, program pusat ini memang menasional masalahnya. Bertolak belakang dengan apa yang disampaikan dengan fakta yang terjadi saat ini. Diminta masyarakat untuk rekam KTP semuanya, dan KTP-el udah segera di distribusikan, tenryata peralatannya tidak mendukung. Sementara daerah tidak diberi kewenangan untuk mencetaknya.
"Jadi kalau nanti tidak juga bisa selesai habis idul fitri, kami sebagai wakil rakyat akan berdiri didepan masyarakat minta pertanggungjawaban ke Kementerian itu, karena kalau tidak juga bisa selesai, berarti pusat yang membuat program tipu-tipu," tegasnya.