GILANGNEWS.COM - Koalisi Masyarakat Madani Antikorupsi menyerahkan lima jamu antidiare ke lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk sindiran terhadap proses kasus suap pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR dari Fraksi PDIP sekaligus dukungan pada lembaga antirasuah.
Salah satu anggota koalisi, Ray Rangkuti, yang juga Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), mengatakan penyerahan jamu secara simbolik ke KPK itu bertujuan agar penyidik dan komisioner tidak menderita diare sehingga dapat bekerja secara optimal dalam memberantas korupsi.
"Oleh karena itu kami dari masyarakat sipil atas nama perorangan berinisiatif memberikan jamu antidiare, mengingat sekarang ini sedang musim penghujan. Karena ada saja orang yang mau disidik bisa sakit diare. Jangan sampai penyidiknya sakit diare," kata Ray di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (15/1).
Selain Ray, tampak pula anggota koalisi lainnya. Yakni, Jeirry Sumampow (Koordinator Tepi Indonesia), Rahmat (Koordinator Riset dan Advokasi Indonesia Budget Center), Badi'ul Hadi (Manajer Riset Seknas FITRA), dan Kaka Suminta (Koordinator Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia).
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, dikabarkan terkait dengan kasus dugaan suap yang juga menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan itu.
Ia sempat tak muncul di agenda gladi resik Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI-Perjuangan di Jiexpo Kemayoran, Jum'at (10/1) pagi atau saat kabar operasi tangkap tangan (OTT) mencuat. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyebut saat itu Hasto sedang mengalami diare.
Hasto kemudian muncul pada sore harinya. Ia mengaku sibuk mempersiapkan penyelenggaraan Rakernas I PDIP dan membenarkan soal diarenya. Media sosial kemudian meramaikan kasus ini dengan tagar #hastomencret.
Lebih lanjut, Ray menanti langkah tegas dari KPK terkait perkara yang diduga melibatkan elite partai tersebut. Hal itu disampaikannya menindaklanjuti polemik penyegelan dan penggeledahan yang telah dilakukan oleh tim KPK.
"Sementara dalam langkah KPK yang sudah sama-sama kita ketahui, ada rencana juga melakukan penyegelan terhadap salah satu kantor parpol yang sampai sekarang kita enggak tahu kapan penyegelan ini dilakukan," ucap dia.
Pihaknya juga berharap penyerahan jamu itu membuat para pimpinan KPK tidak menderita sakit saat mendengar kasus korupsi dengan kerugian negara yang besar, seperti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
"Karena mengingat menjerat nama kepentingan juga jangan sampai komisioner KPK sakit mendengarkan jumlah yang besar ini," tandasnya.
Terpisah, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboebakar Al Habsyi mempertanyakan penyebab kegagalan KPK menggeledah Kantor DPP PDIP dalam kasus itu.
"Memang itu banyak pertanyaan, kenapa itu bisa jadi kayak kedodoran KPK dan itu tidak biasa," kata dia, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1).
Ia pun mempertanyakan kaitan antara kegagalan itu dengan revisi UU KPK.
"Kita sudah perubahan undang-undang, apakah perubahan undang-undang itu jadi melemahkan [KPK]? Semestinya tidak terjadi, semestinya (KPK) lebih kuat dan lebih gagah," klaimnya.
Dia pun mengaku akan memperdalam hal tersebut dalam rapat kerja bersama KPK yang digelar dalam waktu dekat.
Tulis Komentar