"Kalau PKS dan PAN menolak sah-sah saja. Tapi bukan melalui surat penolakan. Namun mestinya mereka hadir di sidang Paripurna, lalu sampaikan penolakannya," tegas Fathullah.

"Begini ya. Seharusnya anggota DPRD itu, harus tahu aturan. Kalau belum tahu, belajar dulu. Kalau mereka tidak setuju dengan pengesahan ini, datang ke sini, itu baru gentlemen," tambahnya.

Fathullah yang juga Ketua Komisi II, menyayangkan sikap rekannya ini. Apalagi penolakan ini juga di-posting di Medsos (Facebook), dengan menyatakan paripurna cacat hukum. 

"Pak Sabarudi itu ikut dalam Pansus ini, sekarang dia pula menyatakan cacat hukum, maksudnya apa. Kemudian, dikaitkan pula dengan kasus Covid-19  Selama anggota dewan melakukan rapat di dalam situasi Covid-19 tidak pernah ada larangan selagi mengikuti protokol kesehatan. Bahkan semuanya hadir, kok sekarang dikaitkan pula dengan ini," kata Fathullah kesal. 

Ditegaskan Fatullah lagi, bahwa rapat paripurna yang digelar ini, untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Kenapa rekannya di fraksi PKS menghambatnya, dan terkesan mempersulit pemerintah untuk membuat aturan.

"Tanpa kehadiran PKS dan PAN, kita akan tetap melanjutkan sidang Paripurna ini. Kita pastikan tidak aturan yang kita langgar dalam Paripurna ini," tegasnya lagi.

Menanggapi ikhwal ini, Anggota Fraksi PKS M Sabarudi belum bisa dikonfirmasi. Sebab, dirinya dirinya sedang mengikuti rapat dan belum bisa diganggu. Sementara itu, Ketua Fraksi PAN DPRD Irman Sasrianto juga tidak merespon konfirmasi wartawan, hingga berita ini diterbitkan. ***

Sumber : GN 1 /  Editor : CCL