PEKANBARU - Harapan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk dapat segera mengelola lahan Kawasan Industri Tenayan (KIT) menjadi ikon baru dengan mendatangkan investor menjelang masa kepemimpinan Firdaus-Ayat berakhir hanya isapan jempol saja. 

Pasalnya tim percepatan pengelolaan lahan yang dibentuk sampai saat ini tidak bekerja maksimal, bayangkan dari 266 hektar lahan yang disiapkan baru 26 hektar yang jelas dengan bukti surat, sementara sisanya masih berstatus sengketa atau tumpang tindih dengan masyarakat setempat.

"Ini wilayah KIT sudah diwacanakan sejak sekian tahun yang lalu, tapi baru yang tampak hanya 26 hektar yang sah milik Pemko. Sementara yang lain (lahan) masih milik masyarakat, ini membuktikan tim tidak bekerja maksimal, walikota harus tegas kepada anak buahnya soal percepatan ini," kata Ketua Komisi II DPRD H Fathullah kepada wartawan usai hearing dengan PT Sarana Pembangunan Pekanbaru ( SPP ) dengan agenda KIT.

Dengan apa yang disampaikan oleh Dirut PT SPP Heri Susanto saat hearing, Fathullah tentu membuktikan apa yang diperintahkan Walikota kepada anak buahnya tidak jalan. "Ini harus bisa ditegaskan lagi, bagaimana bisa ingin mendatangkan investor untuk berinvestasi, tapi status lahan tidak jelas, mimpi! Malu kita!," ungkap Fathullah lagi.