"Alhamdulillah, kita menang dalam gugatan ini. Hakim sudah memutuskan sesuai dengan fakta yang sebenarnya," kata Elly Wardhani didampingi Kabag Bantuan Hukum, Yan Dharmadi SH MH.

Namun, sebut Elit, pihaknya masih menunggu sikap dari penggugat (Morlan-red) proses hukum selanjutnya. Apakah penggugat banding atau tidak.

"Seandainya penggugat menyatakan banding, tentu kita akan menyiapkan kontra memori bandingnya. Tapi kalau tidak banding, artinya putusan itu dinyatakan inkrah," terangnya.

Elly menjelaskan, Morlan Simanjuntak menggugat Gubernur Riau ke PTUN karena menerbitkan SK Pemberhentiannya sebagai Anggota DPRD Kampar. Morlan tidak menerima adanya penerbitan SK tersebut.

"Dalam kasus ini pak Gubernur harus menerbitkan SK Pemberhentian itu, karena memang diusulkan oleh partai politiknya (PDIP), dan ada usulan dari KPU dan Bupati Kampar untuk PAW Morlan," paparnya.

"Makanya pak Gubernur sesuai aturan hukum, mau tidak mau harus memproses paling lambat 14 hari. Justru menjadi salah bila jika itu tidak dilaksanakan oleh pak Gubernur, karena dinilai melanggar undang-undang," pungkasnya.

Sumber : cakaplah.com /  Editor : ge