Total Anggaran APBD-P yang disahkan mencapai Rp 1.684.410.168.163 atau bertambah Rp 245.786.894.998 (17,08 persen) dari APBD Murni 2020 sebesar Rp 1.438.623.273.165.
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra serta dihadiri Bupati Rohul H. Sukiman.
Dalam laporannya, Juru Bicara Banggar Muhamad Aidi membacakan laporan hasil pembahasan Banggar terkait usulan Ranperda APBD Perubahan 2020 yang diusulkan pemerintah daerah.
"Badan Anggaran bersama dengan eksekutif telah membahas dan merumuskan Raperda Perubahan APBDP Rohul tahun anggaran 2020," ucap Aidi dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Rohul, Jumat (25/9/2020).
Aidi juga membacakan struktur APBD-P Rohul 2020 sebesar Rp 1.684.410.168.163 dengan rincian sebagai berikut:
A. Kebijakan Pendapatan.
Pada APBD Murni, Kebijakan Pendapatan ditargetkan Rp 1.438.623.273.165 namun pada APBD Perubahan ditargetkan sebesar Rp 1.684.410.168.163 atau bertambah 245.786.894.998 (17,08 persen).
Asumsi target pendapatan bersumber pada Pendapatan Asli Daerah, dimana pada APBD Murni PAD ditargetkan Rp 144.595.922.225 dan pada pada APBD Perubahan menjadi Rp 163.595.922.225, naik Rp19 miliar atau 13,14 persen.
Kemudian, Dana Perimbangan (DAU DAK dan BOK) di APBD Murni 2020 Pemkab Rohul menargetkan Rp 1.017.074.224.200, namun pada Perubahan estimasinya naik menjadi Rp 1.147.563.879.198. Bertambah Rp 130. 489.654.998 atau naik 12.83 Persen.
Perubahan estimasi, juga terjadi pada pos lain-lain pendapatan yang sah, terdiri dari Hibah, BOS, Bagi Hasil Pajak Provinsi, Penyesuaian Otonomi Khusus, Bankeu Provinsi dan Gaji Guru Bantu, dimana pada APBD murni 2020 sebesar Rp 276.953.126.740 menjadi Rp 373.250.366.740 di APBD Perubahan atau naik sebesar Rp 96.297.240.000 (34.77 persen).
B. Kebijakan Belanja
Pada APBD murni 2020 Belanja Pemkab Rohul diasumsikan sebesar Rp 1.471.159.104.760, setelah perubahan menjadi Rp 1.691.893.130.264 atau naik 15 persen.
Asumsi Kebijakan Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp 862.118.241.521 pada APBD Murni, menjadi Rp 65.325.585.824 pada APBD Perubahan atau bertambah Rp 103.207.344.303 pada APBD Perubahan.
Perubahan Belanja Tidak langsung (BTL) ini terdiri dari, Pos Belanja Pegawai dari semula Rp 538.623.869.670 di Murni menjadi Rp 609.193.854.853 atau bertambah Rp 70.569.985.183.
Kemudian, Hibah pada APBD Murni 2020 sebesar Rp 58.620.813.000 menjadi Rp 73.447.513.000 atau bertambah Rp 14.826.700.000 atau naik 25 persen pada APBD-P 2020.
"Sementara Pos Bansos Rp 1.500.000.000 tidak ada Perubahan di APBD Perubahan," cakap Aidi.
Kemudian, belanja bagi hasil kepada Provinsi, kabupaten, kota dan desa pada APBD murni Rp 8.935.620.800 menjadi Rp 8.798.996.443. Bertambah Rp 136.624.357 pada APBD Perubahan.
Selanjutnya, belanja bantuan keuangan kepada Provinsi, kabupaten, Pemdes dan parpol. Dimana pada APBD murni Rp 248.408.973.420 menjadi Rp 237.995.221.528 menurun Rp 10.413.751.891 pada APBD Perubahan 2020.
Pada Pos Biaya Tidak Terduga (BTT) pada APBD Murni Rp 6.028.964.631 menjadi Rp 34.390.000.000. Bertambah sebesar Rp 28. 361.035.369 atau naik 470 persen pada APBD-P 2020.
Sementara untuk Pos Belanja langsung (BL) Pada APBD Murni 2020 Rp 609.040.863.239 menjadi Rp 726.567.544.439 atau bertambah Rp 117.526.681.200 pada APBD Perubahan.
Adapun Rincian Belanja Tidak langsung terdiri dari Belanja pegawai, dimana pada APBD Murni 2020 Rp 14.978.553.100.000 berubah menjadi Rp 43.823.555.693.000 atau bertambah Rp 28.845.002.593 atau Naik 192.58 Persen.
Kemudian, Belanja Barang dan Jasa pada APBD Murni Rp 386.670.726.317 menjadi Rp 425.921.860.633 pada APBD Perubahan, atau bertambah Rp 39.251.134.316. Naik 10,15 persen.
Selanjutnya, Belanja Modal pada APBD Murni 2020 jumlah belanja modal Rp 207.391.583.822 berubah menjadi Rp 256.822.128.112 atau terjadi penambahan Rp 49.430.544.290 (23.83 persen)
"Sementara Kebijakan pembiayaan daerah APBD murni Rp 32.535.831.595 bersumber dari perkiraan Silpa 2019 berubah menjadi Rp 7.482.962.100 pada APBD Perubahan 2020," ucap Aidi.
Tulis Komentar