"Adanya eskalasi kasus beberapa minggu ini, Bapak Gubernur sudah pula mengarahkan agar setiap Kabupaten/Kota juga punya PCR sendiri, agar cakupan lebih meningkat lagi dan lebih merata sehingga penanganan bisa lebih cepat karena tidak terganggu letak geografis lagi," ujar Nuzelly.

"Informasi terakhir saat ini sudah ada PCR di Indragiri Hilir yang sedang dipersiapkan untuk uji fungsi," kata Nuzelly lagi.

Selanjutnya, berdasarkan hasil komunikasi Gubernur Riau dengan Kepala BNPB, disepakati adanya 6 PCR dari BNPB yabg akan ditempatkan masing-masing 2 unit di RSUD Arifin Achmad sebagai tambahan, 2 unit di RSUD Tengku Rafian Siak, dan 2 unit yang akan ditempatkan di RSUD Indrasari Rengat yang saat ini sedang berproses di BNPB.

"Jadi, berbagai upaya terus dilakukan untuk penanganan Covid-19 di Riau," ujarnya.

Terkait besaran tarif yang ditetapkan dalam Pergub, menurut Nuzelly, justru ada pendekatan yang berbeda yang dilakukan Gubernur Riau. "Dari awal, baik itu pemeriksaan Rapid Test maupun Pemeriksaan Swab, sudah dinyatakan gratis sepanjang hal itu digunakan untuk penanganan kasus Covid-19 di Provinsi Riau," ujar Nuzelly.

Pemberlakuan tarif tersebut kata Nuzelly, hanya kepada komunitas yang memerlukan pemeriksaan mandiri untuk kepentingan dirinya, misalnya untuk berangkat ke luar kota atau ke luar negeri untuk kepentingan sendiri atau keluarga, artinya tidak berhubungan langsung dengan tugas Negara atau program penanganan Covid-19.

Pertimbangan ini juga dimaksudkan supaya mengurangi atau menekan keluar masuknya penduduk dari dan ke Provinsi Riau yang juga berpotensi membawa virus yang bisa berkembang di Provinsi Riau. Hal ini bisa dibandingkan jumlah kasus saat pemberlakuan PSBB dan pasca PSBB.

"Kami juga perlu menjelaskan bahwa tarif tersebut hanya berlaku di laboratorium Biomolekuler RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau dan jumlah pemeriksaan mandiri tersebut relatif sangat sedikit setiap harinya," tegasnya.

 

Sumber : cakaplah.com /  Editor : CCL